KAMPUS (RG.COM) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Goes to Campus menyambangi Universitas Gorontalo (UG).
Senin (4/12) kemarin, pihak Kemenkeu melalui Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menggelar Kemenkeu Goes to Campus serangkaian dengan Diseminasi KFR Triwulan III 2023 di kampus perjuangan itu.
Rektor UG, Dr. Sofyan Abdullah, SP, MP dalam sambutannya menyambut baik kegiatan tersebut.
Menurutnya, kegiatan Kementerian Keuangan Goes to Campus merupakan kegiatan yang sangat bagus untuk pengetahuan mahasiswa, apalagi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi.
Dengan kegiatan itu, Ia menilai, mahasiswa akan lebih memahami fungsi Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara. Paling tidak untuk peningkatan dan pengembangan pengetahuan.
“Saya kira mahasiswa akan lebih memahami bagaimana koneksi antara dunia keuangan pemerintahan dan kalangan akademis. Termasuk peran penting kementerian keuangan dalam pembangunan negara,” jelasnya.
Di samping itu, Ia juga menilai, melalui kegiatan ini, piha Dirjen Perbendaharaan kementrian keuangan dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan visi Kementerian Keuangan dengan para mahasiswa di Universitas Gorontalo.
“Jadi, bagaimana upaya membangun jembatan yang kuat antara teori dan praktik, akademis dan pemerintahan,” terangnya.
“Saya yakin dialog dan diskusi yang tercipta hari ini (kemarin) akan menjadi langkah awal yang positif untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan publik di kalangan generasi penerus bangsa,” tutur Dr. Sofyan.
Ia mengucapkan terima kasih kepada Kanwil dirjen perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang memilih Universitas Gorontalo sebagai tempat Goes to Campus.
Selanjutnya kepada seluruh peserta kegiatan itu diharapkan mengikuti dengan baik sampai selesai.
“Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti acara ini, dan semoga kita semua dapat memperoleh wawasan yang berharga,” harapnya.
Sementara itu, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, melalui press release menerangkan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo.
Dr. Muh. Fahmi Wijaya, Kabid PPA II Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menjelaskan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo merupakan Instansi Vertikal DJPb Kementerian Keuangan di daerah yang mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor (TREFA).
“Sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah,” ungkapnya.
Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Gorontalo terus bergerak positif, sejak awal tahun 2021, terus berlanjut sampai Triwulan III tahun 2023.
Meskipun ikut merasakan dampak El-Nino yang terjadi pada sepanjang Bulan Agustus sampai dengan September, berupa kekeringan, gagal panen, dan kesulitan air bersih.
Pada triwulan III 2023 pertumbuhan ekonomi Gorontalo tercatat 4,62 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional 4,94 persen (yoy).
PDRB ADHK mencapai Rp8.050,25 miliar, dan PDRB ADHB mencapai Rp13.087,89 miliar.
Inflasi di Gorontalo bulan September 2023 merupakan yang terendah secara Nasional (1,16 persen yoy) sementara Nilai Tukar Petani pada September 2023 108,27 dan Nilai Tukar Nelayan 100,21.
Pada sisi APBN di Gorontalo sd akhir triwulan III 2023 mencatat pendapatan negara sebesar Rp892,09 miliar, sedangkan belanja negara mencapai Rp.7,74 triliun.
Sementara itu untuk APBD sd akhir triwulan III 2023 tercatat pendapatan daerah di Gorontalo sebesar Rp4,83 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp4,81 triliun.
Total pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo memperoleh pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp635,15 miliar yang terdiri atas tujuh bidang meliputi: Bidang Pendidikan, Kesehatan dan KB, Jalan, Transportasi Perdesaan, Irigasi, Kelautan dan Perikanan, dan Pertanian.
Pagu DAK Fisik tersebut menyumbang 61,36% dari belanja modal di wilayah Gorontalo yang menunjukkan besarnya peran DAK Fisik untuk mendukung pembangunan layanan publik.
“Agar dampak DAK Fisik terhadap perekonomian di Gorontalo lebih optimal, perlu dipastikan adanya Rincian Output (RO) Harmonis antara belanja Kementerian/Lembaga dan DAK Fisik, selain untuk menghindari adanya duplikasi anggaran yang dialokasikan melalui DAK Fisik dan melalui belanja Kementerian/Lembaga,” ujarnya.
Namun dalam kenyataannya masih terdapat kendala dalam mewujudkan RO Harmonis antara belanja K/L dan DAK Fisik.
Secara umum pemerintah daerah di Gorontalo masih mengalami ketimpangan fiskal vertikal, yang dapat diartikan masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerah.
Sementara itu jika dilihat dari tingkat ketimpangan fiskal horizontal antar pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo, dapat kita lihat bahwa pemerintah daerah Kota Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato memiliki ketimpangan yang lebih besar dibandingkan daerah lain.
“Hal ini disebabkan karena Kota Gorontalo menjadi pusat aktivitas ekonomi dan Kabupaten Pohuwato yang memiliki potensi SDA melimpah namun belum mampu memberi manfaat yang merata bagi penduduknya,” jelasnya.
Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah di Gorontalo, rekomendasi yang dapat disampaikan ke pemerintah pusat diantaranya perlu segera dilakukan penyempurnaan/penyesuaian kebijakan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan dinamika kondisi yang terjadi di lapangan.
“Sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik dan tidak kontra produktif. Sedangkan untuk pemerintah daerah perlu melakukan upaya optimalisasi peningkatan PAD dgn meningkatkan efektivitas pemungutan PDRD, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, serta melakukan investasi untuk meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah,” tukasnya.
Selanjutnya Kementerian Keuangan melalui berbagai kantor vertikalnya memiliki peran besar dalam perekonomian daerah. Sebagai sebuah negara kesatuan, sudah seharusnya kesejahteraan di berbagai wilayah di Indonesia dapat dirasakan secara merata dan adil, demikian halnya dengan pelayanan yang diberikan oleh kantor-kantor vertikal Kementerian Keuangan.
Untuk itu, peran Regional Chief Economist (RCE) dan sebagai intellectual leader di daerah diharapkan terus ditingkatkan.
Kebijakan pusat dan daerah perlu terus diupayakan untuk disinkronkan agar program maupun kegiatan baik di APBN maupun APBD dapat memberikan dampak optimal terhadap pembangunan daerah.
Kegiatan itu digelar dengan model dialog panel, dengan menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo, Arief Rokhman, Kepala Kantor Pajak Pratama Gorontalo, Suyono, Kasi Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis, Abd Rahim Dalle dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Iwan Darma Setiawan.
Dialog panel itu dimoderator, Dr. Herwin Mopangga.
Kegiatan kemudian diselingi dengan quiz dan games menarik. (RG-56)
