JAKARTA (RAGORO) – Setelah hampir satu tahun pasca ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo. Maka PT Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT) segera melakukan pembangunan fisik pengembangan proyek strategis yang akan memberi kontribusi menggerakkan perekonomian Gorontalo.
Didukung pembiayaan sindikasi dari sejumlah bank, AGIT sebagai pemenang tender pengembangan Pelabuhan Anggrek melalui skema KPBU atau pendanaan kreatif non APBN, akan segera merealisasi pembangunan tahap pertama, antara lain perluasan dermaga, lapangan peti kemas (container), kargo dan fasilitas pendukung lainnya.
Secara keseluruhan, pengembangan pelabuhan ini memerlukan dana investasi sekitar Rp 1,4 triliun, dimana diantaranya dibiayai dengan fasilitas kredit sindikasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Indonesia Infrastructure Finance, yaitu senilai Rp500 milyar untuk pembangunan tahap pertama.
Penandatanganan perjanjian fasilitas kredit tersebut dilaksanakan di Jakarta, Senin (25/7/2022) yang disaksikan langsung Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dengan terlaksananya penandatanganan pembiayaan tersebut, maka Proyek KPBU Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo telah mencapai salah satu milestone pentingnya, yaitu pemenuhan pembiayaan (finansial close), dimana pembiayaan untuk tahap pertama pelaksanaan proyek telah tersedia dan dengan demikian proses pembangunan tahap pertama telah siap untuk segera dimulai.
Sedangkan pembangunan tahap kedua direncanakan pada tahun 2031/2032. Kehadiran Menhub dalam acara penandatanganan tersebut tidak terlepas dari bentuk apresiasi atas keberanian dan semangat idealis PT AGIT melakukan investasi di kawasan ini. Meski mempunyai potensi yang besar, namun sampai saat ini Gorontalo masih termasuk salah satu Provinsi tertinggal dan termiskin.
Tidak hanya terkait peluang usaha atau perhitungan bisnis, pengembangan Pelabuhan Anggrek menjadi salah satu misi besar mengangkat kinerja pembangunan Gorontalo, karena akan meningkatkan konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan ini, serta kawasan sekitarnya di wilayah Indonesia Timur. Selain itu, diharapkan pula dapat meningkatkan daya saing Indonesia ke wilayah Asia Timur dan Pasifik.
“diperolehnya pembiayaan ini membuktikan semangat idealis yang tinggi, investor tetap mampu mendapat kepercayaan dari perbankan, dan ini sangat berarti dalam mengurangi beban keuangan negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur pelabuhan,” imbuhnya. Proyek KPBU Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo, juga merupakan bentuk dukungan Visi-Misi Presiden Jokowi pembangunan kawasan terluar, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Anggrek menjadi pelabuhan logistik dapat berjalan sesuai target. “saya harapkan, sebagai mitra pemerintah, PT AGIT selalu menjaga komitmen dan itikad baiknya dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Anggrek, sehingga keberadaan Pelabuhan Anggrek yang lebih modern mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian dan daya saing Indonesia,” kata Budi Karya dalam sambutannya pada acara seremoni penandatanganan perjanjian fasilitas kredit tersebut.
Menhub menegaskan, pengembangan Pelabuhan Anggrek merupakan proyek yang diinisiasi penuh Kementerian Perhubungan yang pelaksanaannya melalui skema KPBU sehingga pembiayaan berasal dari luar APBN. Oleh karena itu, Menteri Budi sangat mengapresiasi PT. AGIT, karena meski dalam kondisi Pandemi Covid-19 tetap mampu dengan cepat merealisasikan dan mengoperasikan proyek ini, sehingga menjadi tercepat dibandingkan proyek KPBU Kemenhub yang lain.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya juga menyampaikan bahwa skema pembiayaan melalui KPBU tersebut telah sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang meminta adanya pemikiran kreatif dalam pembiayaan (creatif financing), agar di tengah keterbatasan anggaran pemerintah dalam kondisi Pandemi Covid-19, tetap mengakselerasi pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur Pelabuhan.
Secara potensi, Pelabuhan Anggrek ini sangat strategis dan memiliki konektivitas dengan negara timur jauh seperti Jepang, Korea, China, dan Hongkong, sehingga memiliki potensi untuk terus dikembangkan tidak hanya pelabuhan saja, tetapi juga untuk kepentingan kawasan sekitar (hinterland). Untuk itu, Kementerian Perhubungan bersama dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR akan tetap berkomitmen dalam mendukung pembangunan sampai pengelolaannya.
“saya minta agar pihak AGIT sebagai pengelola dapat bersinergi secara nasional dan internasional, terutama dengan Pemerintah Daerah, karena pekerjaan kepelabuhan tidak bisa dikerjakan sendiri, namun dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak,” kata Budi. Dalam rangka sinergi dan kolaborasi ini, maka pada tanggal 3 Februari 2022 lalu, telah ditandatangani kesepakatan bersama antara PT Pelindo (Persero) dengan AGIT, tentang Rencana Kerja Sama Pengoperasian, Pemeliharaan dan Pengembangan Pelabuhan Anggrek, Provinsi Gorontalo, termasuk di dalamnya membuat kajian rencana integrasi Pelabuhan Gorontalo dengan Pelabuhan Anggrek yang melibatkan konsultan dari Universitas Airlangga.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Rachmat Gobel, yang juga wakil rakyat dari Gorontalo, mengatakan indikator sukses atau tidaknya pengembangan Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara ini, tentu tidak sebatas pada pembangunan fasilitasnya yang modern, tapi seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Gorontalo dan sekitarnya.
Meski mempunyai potensi besar di sektor agribisnis seperti jagung, coklat, kelapa dan perikanan laut, pembangunan di Provinsi Gorontalo selama ini relatif tertinggal karena lemahnya dukungan infrastruktur. Namun dengan kehadiran proyek pengembangan Pelabuhan Anggrek, salah satu masalah pembangunan wilayah ini telah mendapatkan jalan keluar. “pengembangan pelabuhan Anggrek harus menjadi milestone dalam mewujudkan visi pembangunan Gorontalo dari 5 Provinsi termiskin menjadi 5 Provinsi termakmur di Indonesia dalam 30 tahun mendatang, dan menjadi salah satu lumbung pangan nasional,” kata Rachmat.
Sebagai wakil rakyat dari Gorontalo, bersama sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat, pada tahun 2021 lalu, Rachmat telah menyusun road map pembangunan daerah agar bisa keluar dari posisi daerah termiskin secara nasional, yang disebut Visi Pembangunan Gorontalo 2051.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong percepatan infrastruktur, diantaranya percepatan pengembangan Pelabuhan Anggrek. Pengembangan pelabuhan ini sudah diwacanakan sejak 2006 lalu, namun selalu tertunda-tunda. Studi pendahuluan dilakukan pada 2017 dan barulah pada 2019 proyek ini mendapat titik terang, dengan keluarnya SK Menteri Perhubungan No.263 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Anggrek Provinsi Gorontalo, yang saat ini telah diperbaharui melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 87 Tahun 2022 guna mendukung upaya percepatan pembangunan Provinsi Gorontalo.
“alhamdulillah, kita bersyukur kini sudah akan terwujud, dan mewakili masyarakat Gorontalo saya berterima kasih kepada pemerintah pusat dan para pemberi pembiayaan, apalagi pengembangan Pelabuhan Anggrek sudah sangat lama menjadi dambaan masyarakat, karena kapasitas yang ada selama ini sudah tidak mendukung, sehingga arus barang ke Gorontalo menjadi tidak lancar, yang pada gilirannya membuat inflasi relatif tinggi dan membebani perekonomian, serta menurunkan daya saing Gorontalo,” kata Rachmat. Proyek ini akan memperkuat ekosistem pembangunan ekonomi bagi masyarakat Gorontalo.
“tinggal bagaimana, semua stakeholder mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi bersinergi untuk terus mengembangkan ekosistem perekonomian Gorontalo, sehingga bisa menjadi tujuan investasi yang menguntungkan,” kata Rachmat.
Melalui proyek ini, pelabuhan Anggrek nantinya dapat disinggahi kapal peti kemas dengan kapasitas 30.000 DWT (dead wight ton) dan kapal general cargo dengan kapasitas 10.000 DWT. Selain terminal bongkar muat barang dan peti kemas, pelabuhan ini juga akan dilengkapi berbagai fasilitas lain seperti peti kemas berpendingin (reefer container). Sementara itu, Direktur Utama AGIT Hiramsyah Sambudhy Thaib di sela-sela acara mengatakan, bahwa proyek ini merupakan tantangan tersendiri bagi AGIT.
Dengan skema KPBU, pengembalian dana invetasi yang dikeluarkan tidak hanya tergantung pada efisiensi pengelolaan pelabuhan, tapi juga akan sangat ditentukan bagaimana meningkatkan perekonomian dan arus barang dari dan ke Gorontalo. “tantangan kami tidak sebatas mengelola pelabuhan saja, tapi bagaimana membuat pengembangan pelabuhan ini menjadi lokomotif, untuk memperkuat ekosistem perekonomian Gorontalo menjadi destinasi investasi yang menarik. Menjadi bagian ekosistem dan sinergi pembangunan Gorontalo, adalah salah satu visi dan misi AGIT,” katanya (rls/La4wal-46)
