Opening

Hamzah Jusuf :  “ Meys Kiraman  Patuh dan Ikhlas Menerima Sanksi Partai “

896
×

Hamzah Jusuf :  “ Meys Kiraman  Patuh dan Ikhlas Menerima Sanksi Partai “

Sebarkan artikel ini
Humas DPW PPP Provinsi Gorontalo Ir Hamzah Yusuf saat berdialog dengan Meys Kiraman
  • Penulis/Editor :
  • Sahril Rasid
  • Moh Tuken Tuna

GORONTALO (RG.COM)—Putusan yang ditetapkan kepada mantan sekretaris DPC PPP Meys Kiraman merupakan keputusan mutlak yang harus diterimah oleh kader partai tersebut.

Apalagi yang bersangkutan sudah menerima dengan ikhlas keputusan DPP PPP tersebut. Bahkan saat dialog internal partai, Meys Kiraman sudah berjanji tidak curhat di ruang publik.

‘“Kami sudah dialog, dan yang bersangkutan dalam hal ini saudara Meys Kiraman  sudah menyatakan menerima dengan Ikhlas putusan DPP PPP,  bahkan tidak lagi mempersoalkan,’ kata Humas DPW PPP Provinsi Gorontalo Ir Hamzah  Yusuf Selasa (11/07/2023) sore tadi.

Ini ditegaskan Hamzah terkait munculnya pemberitaan seakan MeysKiraman tidak diberitahuan soal saksi partai yang dijatuhkan.  ‘

“ Saya kira sudah clear beliau dengan ikhlas mengaku sudah menerima segala putusan DPP PPP bahkan ia berjanji tidak akan curhat di ruang publik,” Tegas Hamzah.

Ditegaskan Hamzah, putusan partai, itu bukanlah putusan DPW PPP Provinsi Gorontalo. Atau putusan orang per orang diinternal partai.

Saksi yang dijatuhkan semata mata akibat dari pelanggaran indisipliner yang merusak citra partai.

Ini mengklarifikasi terkait pemberitaan kalau Meys Kiraman akan melakukan langkah perlawanan terkait dengan sanksi partai termasuk pergantian komposisi bacaleg.

Putusan DPP Lainnya adalah Meys Kiraman telah melanggar AD /ART (pasal 12, 13 dan Pasal 19 ayat 1 dan 2), dan serta  telah melawan keputusan DPP tentang Bacaleg DPW.

Dan masuknya nama Mohammad Firmansah Pomalingo dalam daftar bacaleg itu tidak lain merupakan permintaan oleh LP2 karena memang dibutuhkan partai.

Dengan pertimbangan mewakili unsur generasi Z dan kaum milenial. Ini  sebagiamana pula tokoh birokrat yang memperkuat caleg PPP. Seperti Idris Rahim yang direkomendasi unsur DPP PPP sebagai bacaleg DPR-RI dari DapiL Gorontalo.

“ Jadi perlu ditegaskan lagi, apa yang dilaksanakan oleh DWP PPP Provinsi Gorontalo itu merupakan keputusan mutlak dari DPP,” tegasnya lagi.******

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *