GORUT (RAGORO) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) telah ditetapkan, Jumat (31/12) lewat rapat paripurna di ruang sidang gedung DPRD Kabupaten Gorut. APBD Gorut tahun anggaran 2022 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun anggaran 2021.
Tahun anggaran 2022 ini, APBD Gorut naik 24 persen lebih. Sebagaimana dikatakan Bupati Gorut, Indra Yasin saat diwawancarai usai rapat paripurna tersebut.
“Yang membanggakan bagi saya hari ini, terjadi peningkatan APBD tahun anggaran 2022. Kalau kita gabungkan dengan dana pinjaman yang telah disetujui sebesar Rp 193 miliar, maka terjadi peningkatan 24 persen lebih. Sehingga APBD Gorontalo Utara nilainya hampir Rp 1 triliun.
Kalau APBD murninya di luar PEN, itu mengalami peningkatan 2 sekian persen,” ungkap Indra Yasin. Tidak hanya meningkat, Indra mengaku, posisi anggaran juga berimbang.
Sehingga tidak mengalami defisit. “Alhamdulillah ini bisa kita capai di tahun 2022. Nah, mudah-mudahan start kita tahun 2022 dengan semangat baru, ada perubahan-perubahan, sebagaimana saran dan harapan teman-teman anggota DPRD Gorut,” imbuhnya.
Tentu saran dan masukan serta harapan dari DPRD Gorut, kata Indra, siap ditindaklanjuti dengan pembenahan-pembenahan yang akan dilakukan tahun 2022 ini. Sehingga terjadi percepatan-percepatan pelaksanan pembangunan di tahun 2022.
“Saya juga gembira karena penyerahan anggaran kita tahun 2021, itu realisasi keuangan sebesar 93 persen lebih, sehingga kira berada pada rangking 1 di provinsi Gorontalo.
Sementara realisasi fisik untuk sementara 90,90 persen dan berada pada rangking 2,” tambahnya. Atas prestasi tersebut, Indra menilai, itu menjadi catatan yang bagus di akhir tahun anggaran 2021.
“Sehingga saya anggap tahun 2021 tahun yang luar biasa, karena kita mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.
Sementara permintaan atau saran DPRD Gorut untuk mempercepat SK pengelola program di tahun 2022 ini, disambut baik Indra Yasin.
Bupati dua periode itu menegaskan, tentu dirinya akan mendorong setiap OPD untuk memaksimalkan itu, apakah PA, KPA, PPTK dan Bendahara yang tentu bertanggung jawab terhadap program, memang harus segera di SK-kan.
“Saya juga tidak ingin keterlambatan SK bagi pengelola program, karena saya tidak mau kejadian tahun-tahun sebelumnya kembali terulang. Olehnya terima kasih banyak sudah diingatkan oleh teman-teman di DPRD,” ujarnya. (RG-56)
