Opening

Serahkan LKPD 2022 ke BPK. Kepala Daerah se Gorontalo Mulai ‘Bermimpi‘ Opini WTP

168
×

Serahkan LKPD 2022 ke BPK. Kepala Daerah se Gorontalo Mulai ‘Bermimpi‘ Opini WTP

Sebarkan artikel ini
Penyerahan LKPD TA 2022 oleh seluruh kepada daera se Gorontalo kepada Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Jumat (19/03) kemarin (foto riel)

BPK RI Perwakilan Gorontalo segera akan meneliti laporan keuangan pemerintah daerah se Gorontalo tahun 2022. Akankah seluruh daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) akan menerima Opini WTP kembali ? ataukah ada kejutan temuan BPK mengungkap, indikasi dugaan korupsi ? Patut ditunggu hasilnya…

Penulis : Sahril Rasid

GORONTALO (RG.COM)—Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Ahmad Luthfi H Rahmatullah menegaskan pemeriksaan BPK bukan hanya menyangkut data keuangan. Tapi nantinya petugas BPK akan memeriksa terkait dengan dampak dari pengelolaan anggaran tersebut.

“ Metode pemeriksaan bukan hanya soal administrasi dan data. Tapi pada pengungkapan dampak dan manfaat dana tersebut,’ tegas Ahmad Luthfi H Rahmatullah.
Dihadapan seluruh kepala daerah se Provinsi Gorontalo Jumat (10/3) kemarin saat berlangsung penyerahan laporan keuangan tahun anggaran 2022, oleh masing masing kepala daerah kepada Kepala perwakilan BPK Provinsi Gorontalo.

Penyerahan LKPD 2022 tersebut berlangsung di Auditorium kantor Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo di Jalan Tinaloga No 3, Dulomo Selatan Kota Gorontalo.

Hadir saat itu Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Walikota Gorontalo Marten Taha, Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu, pj Bupati Kabupaten Boalemo,Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga, serta Bupati Kabupaten Bone Bolango yang diwakili wakil bupati Merlan Uloli.

Ditegaskan oleh Ahmad Luthfi H Rahmatullah lagi, 3 hal yang akan diperiksa, yakni .1, jumlah penerimaan dan pengeluaran dana dana transfer dari pemerintah pusat serta kinerja atau dampak dan manfaat dari dana dana tersebut untuk masyarakat.

2, Pencapaian program/kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang menjadi prioritas,

3 pencapaoan program kegiatan pemerintah daerah terkait dengan penanganan stunting dan mandatary spending

“ Pengungkapan tersebut dituangkan dalam penjelasan atas ikhtisa pencapain target kinerja keuangan beserta kendala pencapaianya dan disajikan pada pos pos akun dalam steuktur catatan atas laporan keuangan,” tegas Ahmad Luthfi Rahmatullah.

Dengan penyerahan LKPD ini, dikatakan oleh Ahmad Luthfi Rahmatullah petugas auditor akan segera meneliti dan memeriksa hasil laporan keuangan seluruh daerah .

“ Insya allah mulai besok petugas BPK akan segera bekerja untuk meneliti apakah laporan keuangan masing masing daerah ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundangan undangan, “ ujar Ahmad Luthfi.

Pada kesempatan itu pula, kepala BPK Ahmad Luthfi Rahmatullah yang baru saja bertugas di Gorontalo ini menyampaikan, BPK Provinsi Gorontalo telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)

“ Ini bukti jajaran BPK Provinsi Gorontalo berkomitmen melaksanan reformasi birokrasi, baik,efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat Gorontalo khususnya secara cepat, tepat dan professional,’ tegas Ahmad Luthfi yang disambut aplaus pesertta yang hadir.

Tak lupa, ia menegaskan jajaran dan pegaweai yagn ada di lingkungan BPK Provinsi Gorontalo dapat berkomitmen dan menjalankan seluruh tugas tugasnya dengan memengang teguh pada nilai nilai independensi, integritas, profesionalisme, dan senantiasi menghindari hal yang yang berkaitan dengan gratifikasi dan suap. (riel/rg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *