GORONTALO (RAGORO) -Terkait dengan anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serenak 2024 nanti. akan ditanggung bersama oleh pemerintah Provinsi Gorontalo bersama dengan daerah kabupaten kota.
Ini tertuang dalam kesepakatan bersama Bupati/Wali Kota, dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam rangka pendanaan anggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024. Yang akan dibebankan di APBD Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota tahun anggaran 2023 dan 2024.
Penandatanganan ini dilaksanakan saat rapat forkopimda diperluas dihadiri Bupati/Wali Kota atau yang mewakili, unsur Forkopimda, ketua-ketua DPRD serta KPU Bawaslu se-Provinsi Gorontalo, Senin (7/11) kemarin.
“seperti yang telah kami sampaikan bahwa Pemprov Gorontalo telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak melalui APBD tahun 2023 dan APBD 2024.
‘ Ini kami inginkan diikuti Bupati/Wali Kota agar supaya tidak terlalu terbebani. Komitmen hari ini diharapkan untuk sama-sama kita merealisasikannya,” kata Penjagub Provinsi Gorontalo Hamka Hendra Noer.
Dikatakan, anggaran Pilkada serentak akan mulai dianggarkan pada APBD tahun 2023 di masing-masing kabupaten/kota. Melalui anggaran-anggaran tersebut, tertuang pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan menurunkan kesepakatan secara teknis apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.
Satu diantaranya honor KPPS menjadi tanggungan Provinsi sedangkan biaya operasional termasuk pembuatan TPS menjadi tanggungan Kabupaten/Kota.
“intinya postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah, ” kata Penjagub.
Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/Polri sehingga koordinasi antara Pemprov, Pemkab, Pemkot dan pihak pengamanan diharapkan berjalan secara matang.
Senada dengan itu, Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadliyanto Koem menyebutkan komposisi kebutuhan anggaran Pilkada 2024 terbagi dalam empat kategori.
Yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan, operasional dan administrasi perkantoran, honorarium kelompok kerja pemilihan serta honorarium penyelenggara pemilihan ad-hock.
Hal ini telah dibagi perporsi untuk menghindari dobel anggaran.
“menghindari dobol pembiayaan sebagaimana yang menjadi nasehat dari pak Penjagub yang senantiasa mewanti-wanti bahwa kita sukses pilkada juga sukses administrasi, jadi kami sudah mendesain seperti itu agar tidak terjadinya dobol pembiayaan, sehingga tidak ada yang dibiayai oleh provinsi kemudian dibiayai pula oleh kabupaten kota begitu sebaliknya,” tutur Fadli.
Berdasarkan data yang dikirimkan oleh KPU kabupaten/kota ke provinsi, anggaran sharing (tanpa honor ad hock) yang disediakan oleh masing-masing yakni, anggaran provinsi sebesar Rp103.314.290.850, Kabupaten Gorontalo menyediakan Rp44.428.217.300,.
Untuk Kabupaten Pohuwato Rp 23.302.744.300, dan Bone Bolango Rp32.415.000.103. Kabupaten Gorontalo Utara Rp31.018.675.000, Kota Gorontalo 37.190.304.751 terakhir untuk Boalemo Rp34.404.000.015. (rg-25)
