KABGOR – Sebagai perwakilan rakyat yang diberikan amanah memperjuangkan aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo dibawah pimpinan langsung ketua DPRD Syam T Ase mendatangi Kementrian Kesehatan, rabu (23/2).
Syam mengatakan, kedatangannya bersama Ketua Komisi l dan Komisi lll serta aleg lainnya tidak lain adalah memperjuangkan nasib 51 ribu masyarakat Kabupaten Gorontalo yang tak tertanggungdalam keanggotaan BPJS dan juga jaminan persalinan. Didalam pertemuan yang diterima langsung oleh Sekretarsis Dirjen Kesehatan Masyarakat Dr Nadya Tarmizi dan didalam diskusi tersebut ada beberapa point yang menjadi kesimpulan pertemuan, yang pertama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo diminta untuk segera membuatkan surat yang ditanda tangani oleh Bupati Gorontalo untuk ditujukan ke Kementrian dalam rangka menangani proses masyarakat yang belum tertanggulangi oleh BPJS bisa tetap ditanggulangi BPJS, terutama untuk ibu-ibu hamil saat melahirkan dan belum tertanggung oleh BPJS itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan DPRD. “Alhamdulillah ada langkah yang diminta oleh Kementrian Kesehatan, yakni dengan menyurati pada pihak Kementrian dan insya allah dengan begitu bisa akan keluar kebijakan menanggulangi masa transisi ini, sambil menunggu Instruksi Presiden (Inpres) keluar yang lebih fokus dalam penjabaran penanganan Jampersal dan lainnya yang berkaitan dengan jaminan kesehatan,” harap Syam.
Aleg tiga periode ini lanjut mengatakan, karena saat ini pun Bupati Gorontalo sedang berada di Jakarta, maka kami meminta agar Dinas Kesehatan segera membuatkan surat tersebut dan harus segera dimasukkan lagi ke kementrian. “Kalau perlu besok (hari ini.red) surat tersebut sudah ditanda tangani Bupati dan sudah diserahkan ke Kementrian Kesehatan, karena masyarakat tidak boleh tidak terlayani dengan kepesertaan BPJS, yang pasti DTKS kita terdapat masih ada 51 ribu masyarakat Kabupaten Gorontalo yang tidak tertanggulangi pada kepesertaan BPJS,” tegas Syam. Politisi PPP ini berharap, semoga ada solusi terbaik dari persoalan ini dan insya allah apa yang diperjuangkan oleh pemerintah dan DPRD di Kementrian bisa terjawab dan ada solusinya. “Semoga apa yang kita perjuangkan bisa ditanggulangi oleh Kementrian, agar 51 ribu masyarakat termasuk ibu hamil bisa tertanggulangi kesehatan dan proses persalinannya melalui kepesertaan BPJS,” tandas Aleg dapil Batudaa cs ini. (RG.53)
DPRD Sambangi Kemenkes RI, Bawa Isu 51 Ribu Warga Tak Tercover BPJS dan Jampersal
