GORONTALO (RGNEWS.COM) – DPRD Provinsi Gorontalo, menggelar Rapat Paripurna ke 32 dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (14/7/2025).
Rapat dipimpin langsung ketua DPRD Thomas Mopili bersama Wakil Ketua, Ridwan Monoarfa, Laode Haimudin, Suliyanto Pateda dan dihadiri anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam penyampaiannya mengungkapkan rancangan ini disusun dengan mempertimbangkan kebijakan strategis nasional serta kebutuhan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa KUA-PPAS Perubahan 2025 merupakan respons terhadap arahan prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mendukung program ini, Gorontalo ditargetkan memiliki 86 Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), namun saat ini baru tersedia enam unit.
“Kita diinstruksikan segera menyediakan lahan untuk pembangunan 80 SPPG tambahan, baik melalui pendekatan kemitraan swasta maupun penyediaan oleh pemerintah daerah,” ujar Gusnar.Kebijakan strategis lainnya mencakup dukungan terhadap pembentukan dan operasionalisasi koperasi desa Merah Putih di seluruh 279 desa.
Gusnar menyebutkan, seluruh koperasi telah berbadan hukum dan siap untuk diresmikan oleh Presiden pada 19 Juli 2025 mendatang. Tiga koperasi desa di Gorontalo ditunjuk sebagai mock-up nasional, yakni di Desa Hutada’a dan Desa Gandaria (Kabupaten Gorontalo), serta Desa Hulawa (Kabupaten Pohuwato).
Dalam KUA-PPAS Perubahan 2025, Pemprov Gorontalo juga menyiapkan sejumlah studi kelayakan dan dokumen teknis sebagai persiapan program 2026, di antaranya studi kelayakan pembangunan flyover Simpang Lima Telaga, redesain kawasan Islamic Center Gorontalo, Detail Engineering Design (DED) untuk rehabilitasi SMA Pinogu dan SMA Tilongkabila, serta penyusunan blueprint pertambangan dengan pendekatan lingkungan hidup berkelanjutan.
Sementara itu, Anggota Komisi I Femy Udoki disela sela rapat meminta kepada pimpinan DPRS untuk tidak memberikan izin kepada anggota dewan melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama masa krusial pembahasan KUA-PPAS berlangsung. Femy menegaskan keberadaan seluruh anggota dewan di dalam daerah sangat vital demi menjaga kelangsungan rapat-rapat teknis dan keputusan penting yang harus segera diambil terkait perubahan KUA PPAS ini.
“Saya minta dengan hormat, teman teman anggota untuk tidak ada dulu dinas luar daerah. Kecuali memang panggilan yang tak bisa ditunda, seperti dari DPP partai. Kalau hanya agenda biasa, sebaiknya ditunda. Ini memyangkut komitmen kita terhadap arah pembangunan daerah,” kata Femy. ***
