GORONTALO (RG) – Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer menghormati hasil penilaian Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kinerja Penjabat Kepala Daerah.
Ia menilai penilaian sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. “jadi kemarin itu dievaluasi langsung oleh Pak Irjen, Pak Tomsi, memang ada beberapa indikator yang menjawabnya ini harus ada data dukungnya, mungkin kita kurang soal ini.
Apapun itu kita hormati hasil penilaiannya untuk menjadi bahan perbaikan ke depan,” kata Hamka di sela sela kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Media Massa dan Media Daring di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jumat (23/12).
Lebih lanjut kata Hamka, penilaian tersebut memotivasi dirinya dan pimpinan OPD untuk bekerja lebih baik lagi. Hamka membeberkan sejumlah capaian kinerja pemerintah provinsi yang dilakukan selama tujuh bulan terakhir. “dari indikator pemerintahan misalnya,
salah satunya tentang dukungan penganggaran Pemda terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024, kita menjadi daerah pertama yang menganggarkan itu, tahun 2023 kita anggarkan Rp100 miliar yang pengusulannya sudah diajukan sejak pembahasan KUA/PPAS sekitar bulan Juli 2022,” imbuhnya.
Berikutnya menyangkut kinerja pemerintahan. Pemprov Gorontalo mendapatkan dua kali Dana Insentif Daerah (DID). Dana dari pemerintah pusat dikucurkan untuk mengapresiasi kinerja tahun berjalan. Kinerja tersebut diantaranya soal pengendalian inflasi, penurunan stunting, pemulihan ekonomi dan pengelolaan keuangan.
“untuk DID kita bahkan dua kali terima. Pertama Rp26 miliar, yang kedua malah lebih besar Rp34 miliar, tapi itulah ini soal sistem penilaian yang harus kita ikuti dan perbaiki ke depan,” imbuhnya.
Terkait dengan komunikasi politik yang harmonis dengan DPRD, Hamka menyebut hingga saat ini berjalan baik. Salah satu indikatornya tentang pembahasan APBD 2023. Provinsi Gorontalo sebagai daerah tercepat kedua setelah Sumatera Utara dalam hal pengajuan Ranperda APBD 2023 ke Kemendagri.
“dari aspek realisasi anggaran 2022, penyerapan belanja kita 9 besar nasional, peningkatan pendapatan kita 5 besar nasional, mungkin kita perlu studi banding ke Aceh bagaimana bisa mendapat penilaian baik,” pungkasnya.
HAMKA MEDIA JALANKAN FUNGSINYA.KRITIK ITU HAL POSITIF
Sementara itu Sejumlah pimpinan media massa dan media daring, melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang disaksikan langsung Penjagub Gorontalo Hamka Hendra Noer, di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jumat (23/12/2022).
Penjagub Hamka dalam sambutannya meminta agar kesepakatan bersama ini tidak dimaknai sebagai upaya membelenggu kebebasan pers. Media harus dalam posisi menginformasikan setiap program kerja yang baik dan mengkritik setiap hal yang dipandang salah.
“saya ingin menegaskan bahwa kerjasama ini kita laksanakan bukan untuk membelenggu teman-teman sekalian, jadi kalau kalian mengkritik pemerintah, terlebih saya sebagai gubernur, silahkan dikritik, kerjasama ini bukan berarti teman-teman media memberitakan yang bagus bagus saja,” kata Hamka.
Ia menilai kritik media sangat penting untuk mengevaluasi setiap program kerja yang dijalankan. Sama pentingnya dengan mempublikasikan setiap program kerja dan capaian pembangunan yang baik agar diketahui oleh publik.
“media dan pemerintah sudah seperti dua sisi mata uang, saling simbiosis mutualistik, pemerintah juga butuh dikritik supaya kita ada sparing partner dalam menjalankan roda pemerintahan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Masran Rauf menjelaskan kesepakatan ini menjadi penting mengingat regulasi PerMendagri nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
Pada intinya mengharuskan adanya Penandatangan kesepakatan bersama sebagai landasan hukum untuk ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antar instansi teknis dan pihak ketiga. Pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama berjalan lancar dan penuh kehangatan. Penjagub Hamka sempat membuka sesi dialog dengan perwakilan media. (rg-25)
