GORUT (RGNEWS.COM) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemkab Gorut) diminta segera mereposisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo (BSG).
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar, Hamzah Sidik, di sela-sela rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam rangka pembicaraan tingkat II terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024, Selasa (29/7).
“Saya tadi mendengarkan dengan saksama apa yang disampaikan Pak Bupati itu ingin meninjau kembali terkait penyertaan modal di Bank SulutGo,” ungkap Hamzah.
Dan di satu sisi terhadap hal tersebut, kepala-kepala daerah yang lain di Gorontalo sudah mengambil langkah yang sangat progresif dan revolusioner.
“Sebut saja, misalnya Kota Gorontalo dan barangkali kalau tidak salah Kabupaten Gorontalo. Itu sudah ada upaya-upaya untuk mereposisi RKUD, untuk berpindah tempat,” imbuhnya.
Oleh karena itu, Hamzah mengatakan, pihaknya berkeinginan, bukan hanya sekadar ditinjau dari sisi penyertaan modal.
“Kita juga ingin ada urgensi, urgensinya anggaran daerah kita biar juga dinikmati oleh rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Daerah perlu melihat kalau ada yang lebih memberi penawaran menarik dan manfaatnya lebih besar untuk Gorontalo Utara di luar BSG.
“Bukan barang haram kalau Gorontalo Utara keluar dari BSG, bukan barang haram karena bisa dilakukan oleh daerah yang lain,” tegasnya.
Dikatakan Hamzah, keinginan pihaknya ini tentu menjadi satu opsi bagi Pemerintah Daerah, meskipun Fraksi Partai Golkar tidak ingin mendahului pemerintah daerah.
Karena Bupati sebagai ketua DPD II dan Wakil Bupati sebagai ketua dewan pembina partai Golkar.
“Kami menunggu juga soal itu. Karena kami fraksi ini adalah perpanjangan tangan dari partai. Tetapi, kami juga ingin memberikan dukungan itu,” kata Hamzah.
Ia pun menilai, 3 fraksi lainnya di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai pandangan yang sama terhadap mereposisi RKUD dari BSG.
“Saya pikir suasana kebatinan teman-teman fraksi yang lain juga ingin memberikan pandangan yang sama, highlights-nya sama nih,” ujarnya.
“Bahwa ada manfaat yang lebih besar. Kalau BSG memberikan 2 misalkan, tapi ada bank lain yang bisa memberikan 7, harus kita challenge barang ini Pak Bupati. Tidak ada masalah, seandainya memang ada bank lain yang memberikan manfaat lebih besar,” sambung Hamzah. (*)
