KAMPUS (RGNEWS.COM) – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) menjadi fakultas yang terus mengukir prestasi di tahun 2025 ini.
Pasalnya, beberapa dosen berhasil meraih kesuksesan. Sedikitnya 4 dosen berhasil lolos hibah penelitian. Salah satunya Dr. Drs. Dikson Junus, MPA.
Dirinya lolos dalam Hibah Penelitian Dosen Pemula tahun 2025 dengan fokus penelitian masalah sampah di Kota Gorontalo yang semakin memburuk.
Pendekatan Quadruple Helix menjadi relevan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat.
“Penelitian ini juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), serta komitmen global untuk transisi menuju ekonomi hijau,” ungkap Dr. Dikson.
Pertama, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana model ekonomi sirkular dapat diterapkan dalam konteks lokal, yang selama ini belum banyak dieksplorasi di Indonesia.
Kedua, pendekatan Quadruple Helix yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi solusi untuk memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan, yang sering kali menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah.
Menurutnya, Ilmu Pemerintahan sebagai disiplin ilmu yang fokus pada tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan interaksi antar pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam mendorong implementasi konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.
“Penanganan sampah tidak hanya merupakan isu teknis lingkungan atau ekonomi semata, tetapi juga merupakan masalah kebijakan dan tata kelola pemerintahan Kota Gorontalo daerah yang strategis,” ujarnya.
Oleh karena itu, kata Dr. Dikson dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat.
“Pendekatan ini sangat relevan dengan kerja-kerja ilmu pemerintahan yang menitikberatkan pada formulasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, partisipasi publik, serta inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berkelanjutan,” jelasnya.
Lebih lanjut kata Dr. Dikson, sebagai upaya transisi menuju kota yang lebih hijau dan berkelanjutan, ekonomi sirkular membutuhkan desain kebijakan yang efektif, regulasi yang mendukung, serta mekanisme pelaksanaan yang melibatkan sinergi antar aktor pemerintahan dan non-pemerintahan.
“Oleh karena itu, dari perspektif ilmu pemerintahan, penelitian ini menjadi penting untuk merancang model tata kelola sampah yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kolaborasi, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada target ke-11 (Kota Berkelanjutan) dan ke-12 (Produksi dan Konsumsi Bertanggung Jawab),” pungkasnya. (*)
