Pemda Kabgor Perluas Jamsostek bagi 3.000 Pekerja Rentan di 2027

14
ADV
10
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"addons":2,"adjust":1,"transform":3},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

KABGOR – Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan memperluas cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), bagi kelompok pekerja rentan. Langkah ini diambil guna mengejar target cakupan nasional sebesar 70 persen.

Hingga kini angka kepesertaan di Kabupaten Gorontalo telah mencapai kisaran 40 persen. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Gorontalo, Kisman Ishak, menyebut, dari total 180 ribu angkatan kerja baru sekitar 70 ribu orang yang terlindungi program jaminan sosial di daerah ini.

Kisman menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah dan Bappeda untuk menaikkan alokasi APBD tahun 2027 demi memperluas kepesertaan.

“Insyaallah tahun 2027 kita tingkatkan intervensi APBD. Sasaran perlindungan akan diperluas kepada pelaku UMKM, abang bentor, petani, nelayan, dan pekerja rentan lainnya dengan target awal sekitar 3.000 orang,” ujar Kisman usai penganugerahan Jamsostek Award Provinsi Gorontalo di Azlea Convention Centre, Sabtu (5/9/2026) malam.

Evaluasi penilaian Paritrana Award menjadi perhatian penting bagi Pemkab Gorontalo. Pada edisi 2024, Kabupaten Gorontalo berhasil meraih peringkat kedua berkat intervensi APBD yang menanggung perlindungan 15 ribu pekerja rentan sektor pertanian. Sementara dalam dua tahun terakhir, intervensi anggaran daerah baru menyasar sekitar 1.000 pekerja.

Kisman menegaskan, penguatan anggaran pada 2027 mendatang bukan semata-mata demi meraih penghargaan, melainkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memberikan jaminan keselamatan kerja.

“Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hadir memberikan rasa aman kepada pekerja informal yang rentan risiko sosial ekonomi. Ini komitmen yang terus kita perkuat secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah,” tegasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *