GORONTALO (RGNEWS.COM) – Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, berbicara tegas.
Di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ia membuka Rapat Koordinasi monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi dengan satu pesan yang tak bisa ditawar: benahi delapan area intervensi KPK.
“Saya minta OPD melihat kembali data yang belum lengkap. Delapan area intervensi KPK itu belum seluruhnya relevan,” kata Indra, Jumat (14/11/2025).
Nada suaranya menunjukkan kegelisahan sekaligus tuntutan. Karena delapan area intervensi bukan sekadar daftar administrasi. Itu adalah pagar penting agar pemerintahan tetap berjalan di jalur integritas.
Indra mengingatkan, intervensi itu hasil kerja bersama Kemendagri, KPK, dan BPKP. Sebuah sistem yang dirancang untuk menutup celah, sebelum celah itu berubah menjadi peluang bagi korupsi.
“Ini untuk menata pemerintahan yang baik. Untuk mencegah tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Di balik pesannya, ada harapan yang lebih besar. Sinergi antara Pemkot Gorontalo dan KPK yang tak hanya seremonial, tetapi nyata dijalankan.
“Semoga sinergitas ini memperkuat peran APIP, pengawasan, pengendalian, dan koordinasi pencegahan korupsi di Kota Gorontalo,” tutupnya. (*)
