GORUT (RGNEWS.COM) – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, Ridwan Riko Arbie, mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan pelantikan 1.071 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) yang hingga kini belum sepenuhnya diangkat.
Ridwan meminta Komisi I DPRD Gorontalo Utara segera menyurati pimpinan dewan agar menerbitkan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti proses pelantikan seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu tersebut.
“Kami tidak akan anggarkan untuk PPPK jika yang dilantik hanya sebagian. Rekomendasi kami dari DPRD harus mengcover seluruh PPPK paruh waktu sebanyak 1.071 orang,” ujar Ridwan dalam rapat bersama Komisi I, Selasa (11/11).
Ia menegaskan, meski kewenangan DPRD terbatas pada penerbitan rekomendasi, pihaknya akan menggunakan fungsi penganggaran sebagai bentuk tekanan politik apabila pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
“Kalau rekomendasi DPRD tidak diindahkan, kami tidak akan menyetujui anggaran untuk pembayaran gaji PPPK paruh waktu,” katanya.
Ridwan juga meminta Komisi I terus mengawal proses di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) untuk memastikan seluruh tenaga PPPK paruh waktu memperoleh kejelasan status dan perlakuan yang adil.
Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Haris Tuina, turut mempertanyakan perkembangan terbaru pelantikan tenaga PPPK tersebut.
Ia menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
“Kami di Komisi I tetap berkomitmen mengawal hak-hak tenaga PPPK dan memastikan semua proses berlangsung transparan,” kata Haris. (*)
