GORUT (RGNEWS.COM) – Pengumuman pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Gorontalo Utara menuai sorotan.
Dari 300-an nama-nama yang telah diumumkan, Selasa (16/9), beberapa diantaranya diduga mengakomodir mereka yang tidak layak.
Terinformasi, mereka yang lulus, ada beberapa diantaranya yang bukan pegawai non ASN yang telah terdaftar dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi sebelumnya, namun belum mendapatkan kesempatan untuk diangkat sebagai ASN.
Terungkap, di salah satu OPD, pegawai yang telah lama mengabdi di sana dengan kode R3 (masuk database BKN), justru tidak diangkat.
Malah, ada orang yang bukan bagian dari pegawai di OPD tersebut dengan kode R4 (honorer non database BKN dengan masa kerja 2 tahun terakhir yang aktif secara berkesinambungan), justru diprioritaskan diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.
Padahal, mereka dengan kode R4 justru hanya masuk prioritas terakhir dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu.
Indra Rahman, Pemuda Peduli Tenaga Honorer menyikapi persoalan dengan sangat kritis.
Selasa (16/9), kepada RGNEWS.COM, Putra asli Kabupaten Gorontalo Utara ini mempertanyakan hasil pengumuman tersebut.
Dirinya menduga, telah terjadi permainan dalam keputusan pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini.
Apalagi tersiar informasi, pengumuman pengangkatan PPPK Paruh Waktu untuk Gorontalo Utara telah diterima dari KemenPAN-RB sejak Jumat (12/9) pekan lalu, namun baru diumumkan pada Selasa (16/9).
“Sehingga saya menduga, bisa saja telah terjadi permainan, dengan merubah nama-nama dalam lampiran surat keputusan tersebut,” tegasnya.
Pengangkatan ini juga lanjut Indra dinilai tidak adil. Pasalnya, terinformasi jumlah pegawai non ASN di Gorontalo Utara yang layak diangkat PPPK Paruh Waktu sebanyak 1.112, namun justru yang diangkat hanya sebanyak 300-an.
“Dengan demikian, ada 700-an pegawai non ASN yang seharusnya dicover, justru terabaikan. Olehnya ini harus menjadi perhatian untuk diseriusi,” tukasnya.
Terhadap hal ini, Indra mengingatkan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk segera mengambil langkah bijak terhadap persoalan ini.
“Jangan biarkan ini berlarut-larut, karena kita tidak tahu gelombang protes masih akan terus berdatangan dan menggangu stabilitas daerah,” tandasnya. (*)
