Editor : Sahril Rasid
GORONTALO (RG.COM)—Pemanfaatan dana hibah pemilu menjadi perhatian serius KPU Kabupaten Gorontalo. Mengigat skala prioritas anggaran di era pemilu sekarang ini adalah untuk pelaksanaan pemilu. Apalah itu pemilu legislatif, pilpres dan saat ini adalah pelaksanaan pilkada serentak.
Sehingga itu Bintek pengelolaan pertanggung jawaban hibah pilkada 2024 untuk meningkatkan wawasan, pemahaman serta aturan kepada sekretariat PPK dan PPS.
“ Dana hibah ke KPU itu isunya sangat sensitive. Prioritas pemerintah memberikan hal yang utama kepada KPU ketimbang anggaran pemerimtah lainya,’ ujar Plh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Windarto Bahua saat diwawancarai Rakyat Gorontalo.Com usai saat penutupan bintek kemarin.
Windarto menegaskan seluruh perhatian sekarang ini ke KPU, termasuk terkait pengelolaan dana hibah dari pemerintah.
“ Pemerintah selalu menjelaskan jika prioritas anggaran adalah pemilu. Sehingga ketika terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan atau program lain di desa selalu dikaitkan dengan hibah ke KPU,sehingga pengelolaan keuangan haruslah benar benar sesuai dengan aturan, dan efektif dalam membiayai pelaksanaan tahapan Pilkada,’ tegasnya
Ia menekankan agar petugas administrasi keuangan untuk memanfaatkan bimbingan teknis ini agar nantinya setiap rupiah yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya.
dijelaskan Windarto bimbingan teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah Pilkada 2024 yang dipusatkan di Hotel Damhil Kota Gorontalo. selama dua hari 4 hingga 5 Juli 2024.
” Pelaksanaannya sudah berakhir kemarin, saya berharap seluruh peserta, baik gelombang pertama maupun kedua bisa meningkatkan pehamanan dan pengetahuannya terkait pengelolaan keuangan dengan baik dan benar,” ujar Windarto
.Windarto menekankan pentingnya konsentrasi dalam melaksanakan semua tahapan, sehingga persoalan administrasi tidak mengganggu jalannya Pilkada serentak.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan keuangan harus menjadi tanggung jawab penuh tugas sekretariatan.
Hal ini untuk memastikan kelancaran semua proses tahapan Pilkada tanpa ada hambatan administratif yang bisa memperlambat pelaksanaan.
Gelombang kedua kali diikuti 215 peserta yang terdiri dari ketua PPK, sekretariat, serta staf pengelola keuangan.
Materi dalam kegiatan ini disampaikan oleh beberapa unsur, termasuk Bawaslu, KPPN Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo, dan BPKP Pratama Gorontalo ****
