GORONTALO (RAGORO) – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Bano menyoroti kurangnya kuota pupuk yang diterima petani dan kemudian harga jual hasil panen rendah.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pihak terkait membahas persoalan pupuk bersubsidi di daerah itu.
Padahal kata dia, pemerintah daerah saat ini tengah bergeliat mempertahankan pangan yang berkelanjutan.
“Namun nyatanya kuota pupuk justru berkurang. Dan pada saat panen, ketidakmampuan pemerintah, baik dari atas untuk menjaga stabilisasi harga yang ada di bawah, sehingga petani makin rugi,” imbuhnya.
Menurut Syarifudin, kalau persoalannya demikian, maka perda yang ada terkait perlindungan pangan berkelanjutan perlu ditinjau kembali.
“Karena kan dalam perda itu, ada larangan terhadap alih fungsi lahan pertanian. Tetapi, dengan kondisi begini, pasti banyak petani yang akan beralih fungsi,” ujarnya.
Ia mencontohkan, di wilayah Boliyohuto Cs, khususnya di Desa Sidomukti. Sudah banyak lahan persawahan yang kini beralih fungsi menjadi lahan tebu.
“Saya kira dinas pertanian tahu persis sawah yang ada di sana, saat ini sudah menjadi lahan tebu, berapa puluh hektare sawah yang sudah dialihkan menjadi lahan tebu. Karena mereka mengalami kerugian. Karena memang, ketika ada pupuk, hasil panen tidak sesuai dengan yang mereka (petani) harapkan,” bebernya.
Lebih lanjut Ia menyayangkan ketidakhadiran pihak Dinas Pertanian Provinsi dalam RDP tersebut.
“Saya sangat menyayangkan ketidakhadiran dari pada Dinas Pertanian Provinsi. Bagaimana petani di Kabupaten Gorontalo akan sejahtera, kalau dari pertanian provinsi tidak ada yang hadir,” pungkasnya. (RG-56)
