PEMKOT (RAGORO)- Dikutip dari Biro Humas melalui siaran Perss Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyebutkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada 5 tahun ke depan (2021-2026) dalam 4 skenario. Dari empat skenario tersebut ada 5 tema dalam skenario yang menurut pendapat BPK perlu diantisipasi pemerintah yaitu reformasi kesehatan, reformasi pajak dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan tata kelola data, serta kualitas sumber daya manusia.
Dalam tugas melakukan pemeriksaannya, BPK memiliki 3 peran oversight, insight dan foresight. Dalam artian, peran oversight dan insight diwujudkan dalam tugas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta pemberian pendapat kepada pemerintah. Sedangkan peran foresight dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan masa depan.
Dengan tema-tema tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena akan turut menentukan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19, maupun kemungkinan terjadinya pandemi, bencana, dan krisis global di kemudian hari. Penyusunan Foresight ini membuat BPK menjadi Supreme Audit Institution ke-2 di Asia setelah Korea Selatan dan yang pertama di Asia Tenggara, yang memiliki kemampuan foresight.
Foresight BPK disusun menggunakan metode scenario planning dan data yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK, tren dalam negeri, regional, dan global. Empat skenario yang disampaikan BPK dalam Buku Foresight tersebut pertama, skenario Berlayar Menaklukkan Samudera, dimana respon pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif dan tingkat keparahan pandemi mereda. Kedua, skenario Mengarung di Tengah Badai, dimana respon pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif di tengah pandemi yang makin memburuk.
Ketiga, skenario Tercerai-berai Terhempas Lautan, merupakan skenario terburuk yang menggambarkan masa depan yang penuh risiko dan bahaya. Keempat, skenario Kandas Telantar Surutnya Pantai, ditandai dengan meredanya pandemi namun respon pemerintah terhadap krisis kurang efektif. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo pun sambut dengan baik Buku Pendapat (strategic foresight) BPK, dengan judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid 19).
Hal ini terungkap saat Nuryanto selaku Kepala Badan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, perwakilan Pemerintah Kota Gorontalo, menghadiri kegiatan grand launchingnya dilaksanakan kamis, (4/11/21) secara daring, pekan kemarin. Buku yang nantinya akan didistribusikan keseluruh pemerintah pusat dan daerah disebutkan Nuryanto, akan menjadi pedoman pandangan dari BPK terhadap bagaimana peluang dan tantangan pemerintah daereh didalam menangani masa sulit disaat covid-19.
“Ini dalam pengertian bahwa semua kegiatan penanggulangan covid termasuk juga pemulihan ekonomi masa covid, anggaran yang sudah terserap dan digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan yang berlaku, “ujar Nuryanto usai kegiatan tersebut. Pada kesempatan itu pula kata Nuryanto, Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna berharap dapat menginspirasi pemerintah pusat dan daerah untuk memulai menerapkan strategic foresight untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa mendatang.(levi).
