PEMKOT (RAGORO)- Pemerintah Kota Gorontalo sambut dengan baik Buku Pendapat (strategic foresight) BPK, dengan judul “Membangun Kembali Indonesia dari Covid 19). Buku yang nantinya akan didistribusikan keseluruh pemerintah pusat dan daerah disebutkan Buryanto mantan Inspektur Kota ini, akan menjadi pedoman pandangan dari BPK terhadap bagaimana peluang dan tantangan pemerintah daereh didalam menangani masa sulit disaat covid-19.
“Ini dalam pengertian bahwa semua kegiatan penanggulangan covid termasuk juga pemulihan ekonomi masa covid, anggaran yang sudah terserap dan digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan yang berlaku, “ujar Nuryanto selaku Kepala Badan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo, perwakilan Pemerintah Kota Gorontalo, pada kegiatan grand launchingnya dilaksanakan kamis, (4/11/21) lewat daring.
Buku yang terkait masalah penanganan Covid-19 diungkapkan Nuryanto dimaksudkan agar pemerintah pusat dan daerah didalam menanggulangi masalah Covid-19 tetap terakuntabilitas.
Serta pada kesempatan tersebut juga kata Nuryanto, dikupas bagaimana strategi bagi pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk penanggulangan covid. “Jadi masing-masing pemerintah harus membuat satu system pengendalian intern yang handal, system pemanfaatan teknologi informasi yang akuntabel dan transparan, “ucapnya.
Dikutip dari Biro Humas melalui siaran Perss Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyebutkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada 5 tahun ke depan (2021-2026) dalam 4 skenario. Ada 5 tema dalam skenario yang menurut pendapat BPK perlu diantisipasi pemerintah yaitu reformasi kesehatan, reformasi pajak dan kesinambungan fiskal, visi dan kepemimpinan pemerintah, transformasi digital dan tata kelola data, serta kualitas sumber daya manusia.
“Tema-tema tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah karena akan turut menentukan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 maupun kemungkinan terjadinya pandemi, bencana, dan krisis global di kemudian hari, ujar Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna. Labjut, dalam tugas melakukan pemeriksaannya, BPK memiliki 3 peran oversight, insight dan foresight.
Peran oversight dan insight diwujudkan dalam tugas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta pemberian pendapat kepada pemerintah. Peran foresight dilakukan untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan dalam memilih alternatif kebijakan masa depan.
Penyusunan Foresight ini membuat BPK menjadi Supreme Audit Institution ke-2 di Asia setelah Korea Selatan dan yang pertama di Asia Tenggara, yang memiliki kemampuan foresight. Foresight BPK disusun menggunakan metode scenario planning dan data yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK, tren dalam negeri, regional, dan global.
Empat skenario yang disampaikan BPK dalam Buku Foresight tersebut pertama, skenario Berlayar Menaklukkan Samudera dimana respon pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif dan tingkat keparahan pandemi mereda. Kedua, skenario Mengarung di Tengah Badai, dimana respon pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif di tengah pandemi yang makin memburuk.
Ketiga, skenario Tercerai-berai Terhempas Lautan, merupakan skenario terburuk yang menggambarkan masa depan yang penuh risiko dan bahaya. Respon pemerintah terhadap krisis kurang efektif dan tingkat keparahan pandemi makin memburuk. Keempat, skenario Kandas Telantar Surutnya Pantai, ditandai dengan meredanya pandemi namun respon pemerintah terhadap krisis kurang efektif.
“Skenario yang disajikan dalam Foresight BPK bukanlah prediksi tentang masa depan, tetapi sarana untuk melihat kembali berbagai asumsi tentang masa depan, agar kita tidak terlena dengan harapanharapan dan agar kita mampu melihat lebih jernih kesiapan menghadapi masa depan, “jelas Ketua BPK. BPK berharap dapat menginspirasi pemerintah pusat dan daerah untuk memulai menerapkan strategic foresight untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa mendatang.(levi).
