BONE BOLANGO (RAGORO) – Akses jamban merupakan bentuk pencapaian dari salah satu pilar program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yaitu Stop Buang Air Besar (BAB) Sembarangan. Di tahun 2019 akses progres jamban di Kabupaten Bone Bolango mencapai 75,36%, tahun 2020 75,7% dan di tahun 2021 79,47 %.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, dr. Meyrin Kadir, mengungkapkan di tahun 2021 ini ada ketambahan lima desa yang sudah selesai diverifikasi menjadi desa ODF (Open Defecation Free) atau bebas buang air besar sembarangan.
Lima desa tersebut, di antaranya Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa, Desa Bube Baru Kecamatan Suwawa, Desa Helumo Kecamatan Suwawa, Desa Ulanta Kecamatan Suwawa, dan Desa Tanggilingo Kecamatan Kabila. “deklarasi akan dilaksanakan tergantung dari masing-masing desa yang ada pendanaannya.
Desa akan tetap terus berupaya untuk menjadi desa ODF. Karena desa ODF sudah menjadi salah satu persyaratan utama untuk penilaian Kabupaten Sehat dan target di tahun 2023 ada 90% desa yang sudah ODF. Berarti ada 149 desa di Kabupaten Bone Bolango,”ungkap Meyrin Kadir, Selasa (19/10/2021).
Meyrin menuturkan tantangan yang dihadapi Indonesia terkait pembangunan kesehatan, khususnya bidang higiene dan sanitasi masih sangat besar.
Untuk itu, kata dia, perlu dilakukan intervensi terpadu melalui pendekatan sanitasi total. Menurutnya, pemerintah merubah pendekatan pembangunan sanitasi nasional dari pendekatan sektoral dengan penyediaan subsidi perangkat keras yang selama ini tidak memberi daya ungkit terjadinya perubahan perilaku higienis dan peningkatan akses sanitasi, menjadi pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat yang menekankan pada 5 (lima) perubahan perilaku higienis.
Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan lima pilar akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat.
“pelaksanaan STBM dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan,” tutur Meyrin.
Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini harus perlu dukungan lintas sektor baik dalam hal merubah perilaku maupun pengadaan sarana dan prasarana. (awal-46)
