GORONTALO (RGNEWS.COM) – Isu ketimpangan gender di Provinsi Gorontalo menjadi tantangan yang perlu dijawab secara sistematis. Penyelenggaraan pemerintahan harus menjamin perlindungan dan pemberdayaan seluruh warga tanpa diskriminasi. Olehnya, untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan serta mendorong kesetaraan dan keadilan gender, strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dipandang perlu untuk diintegrasikan ke dalam seluruh proses pembangunan.
Hal ini ditegaskan Anggota Pansus Ranperda PUG DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki usai rapat pansus, kemarin. Yeyen mengungkapkan ranperda ini bukan semata berbicara tentang perempuan, tetapi juga tentang jaminan akses yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Lebih lanjut dikatakan, permasalahan gender di Gorontalo dipengaruhi oleh ketimpangan gender yang masih terjadi.
“Salah satunya ditunjukkan oleh Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang menurun tetapi masih signifikan. Juga tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan yang menjadi tantangan penanganan. Hal ini tentu bisa menghambat pembangunan ekonomi inklusif dan memerlukan upaya perbaikan di berbagai sektor,” ujarnya.
Menurut data BPS, IKG Provinsi Gorontalo 2024 tercatat sebesar 0.365 turun 0,026 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan semakin kecilnya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan dan partisipasi ekonomi.
“Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak di Gorontalo juga masih cukup tinggi dan menjadi masalah serius. Sehingga tantangan utama dalam penanganan kasus ini adalah bagaimana memastikan penanganan yang cepat dan terkoordinasi lintas sektor agar setiap kasus mendapatkan perlindungan yang layak. Mari bersama kita wujudkan kesetaraan gender untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Aleg Partai Golkar ini. ***
