Aleg Windra Lagarusu Dorong Eksekutif Percepat Penyusunan APBD 2026

185
ADV
10

GORUT (RGNEWS.COM) – Anggota DPRD DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Fraksi Hanura – PKS, Windra Lagarusu berharap pemerintah daerah dapat mempercepat proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, tanpa mengabaikan panduan teknis yang diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Windra menegaskan, percepatan itu penting agar pembahasan di legislatif bisa dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.

“Kami di DPRD berharap lembaga eksekutif bisa mempercepat penyusunan APBD 2026. Karena ini akan berproses di DPRD, dan kami ingin semua struktur belanja dan pendapatan benar-benar diketahui dan dibahas secara utuh,” ujarnya.

Menurut Windra, waktu yang tersedia masih cukup panjang, namun akan menjadi terbatas jika dokumen APBD baru diserahkan mendekati akhir bulan November.

“Kalau diserahkan di penghujung bulan, badan anggaran tidak akan bisa memaksimalkan pembahasan. Karena itu, lebih cepat lebih baik,” tegasnya.

Ia juga mengakui, pedoman penyusunan APBD yang tertuang dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 memang cukup kompleks.

Namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

“Permendagri itu memang detail, tapi harus segera disusun supaya DPRD bisa membahas secara maksimal. Mengingat batas waktu paripurna penetapan APBD hanya sampai 30 November 2025,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan agar APBD 2026 tidak hanya fokus pada belanja rutin, tetapi juga diarahkan untuk mencapai target makro daerah, terutama laju pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

“APBD harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran. Penajaman program sangat penting agar anggaran benar-benar menyentuh masyarakat,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran yang tidak hanya berupa pemangkasan belanja, tetapi juga peningkatan efektivitas perencanaan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

“Efisiensi bukan hanya soal pemotongan anggaran, tapi bagaimana programnya tepat sasaran dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *