GORONTALO (RGNEWS.COM) – Sebagai tindaklanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, bersama stake holder yang membahas pelaku seni transgender, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Selasa (27/05/2025) menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor, diaula rujab Wakil Gubernur Gorontalo.
Rapat ini membahas langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah dan instansi terkait, dalam mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan komunitas pekerja seni, termasuk kelompok perempuan transgender atau transpuan.
Salah satu isu penting yang turut mencuat dalam rapat tersebut adalah kekhawatiran akan meningkatnya perilaku menyimpang yang berdampak pada lonjakan kasus HIV/AIDS di Gorontalo. Oleh karena itu, baik DPRD menilai perlunya penanganan secara maksimal terhadap perilaku yang menyimpang ini.
“Beberapa pekan kemarin kami Komisi I bersama Satpol PP Provinsi Gorontalo, telah melakukan sidak disejumlah lokasi hiburan malam, penginapan dan kos kosan. Hasilnya ada beberapa pasangan yang diduga pasangan sejenis, juga wanita penghibur yang tentu saja aktivitas mereka sangat meresahkan. Ini tentu tidak bisa kita biarkan. Sama halnya dengan aktivitas transpuan diberbagai acara, yang memberikan dampak kurang baik utamanya bagi generasi muda kita,” ungkap Ketua Komisi I, Fadli Poha.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV, Ghalib Lahidjun mengungkapkan bahwa pentingnya forum lanjutan yang membahas lebih dalam aspirasi komunitas seni, khususnya menyangkut isu transgender. Ia menyebut bahwa dalam RDP sebelumnya, pembahasan masih terbatas pada unsur pornografi dan pornoaksi dalam seni pertunjukan.
“Beragam perspektif mewarnai diskusi ini, dari sudut pandang agama, budaya, kesehatan, hingga legislatif. Forum ini menghasilkan pemikiran-pemikiran konstruktif yang akan dirumuskan oleh Dinas Sosial menjadi rekomendasi resmi, ” kata Ghalib.
Untuk itu, DPRD berharap rekomendasi tersebut bisa menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah yang inklusif, bijak, dan selaras dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Gorontalo.
Pertemuan dipimpin langsung Wagub Idah Syaidah, didampingi asisten I dan Kadis Sosial. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Hukum, Kementran HAM, anggota Komisi I dan Komisi IV, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Plt Sekda Kabupaten Gorontalo, serta dinas terkait. ***
