Editor : Sahril Rasid
GORONTALO (RG.COM)—Perkembangan siapa yang nantinya menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo terus dinanti warga Gorontalo, pasca berakhirnya masa tugas pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya 12 Mei Lalu.
Dari hasil penjaringan di DPRD Provinsi Gorontalo ada empat nama kandidat Pj gubernur yang dikirimkan ke Kemendagri.
Salah satunya adalah Dr Moh Rudi Salahudin. Pakar ekonomi dan keuangan ini direkomendasikan partai Golkar saat pengusulan kandidat calon Pj di DPRD Provinsi Gorontalo beberapa hari lalu ke Presiden.
3 Kandidat calon lainnya hasil rekomendasi fraksi DPRD adalah, Ismail Pakaya, Yus Huntuyungo, Sofyan Ibrahim.
Tapi informasi yang diperoleh redaksi Rakyat Gorontalo.Com. Sore tadi Kemendagri sudah menetapkan Dr Moh Rudi Salahudin yang dipercayakan bertugas sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo.
“ Benar, informasi yang kami terimah demikian. Kini sedang ditunggu SK penetapannya yang sedang dalam tahapan proses di Kemendagri,” ujar Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Golkar Thomas Mopili.
Ditegaskanya, Golkar satu satunya partai di DPRD yang merekomendasikan Moh Rudi Salahudin.
Pertanyaanya kenapa Golkar mengusulkan Moh Rudi Salahudin ?
“ Fraksi Partai Golkar mengusulkan Moh Rudi Salahudin bukan tanpa meneliti secara mendalam rekam jejak Moh Rudi Salahaudin. ’ ujar Thomas Mopili.
“ Dan ini satu bentuk perhatian dan tanggung jawab Ketua Partai Golkar Rusli Habibie agar pengelolaan pemerintahan Provinsi Gorontalo tidak jatuh ke tangan yang kurang tepat,” kata Thomas lagi.
“ Pak Rusli kenal betul dengan sepaj terjang beliau. Sehingga melalui fraksi Golkar pak Rusli meminta agar direkomendasikan sebagai calon pj gubernur Gorontalo,’ tambah Thomas.
Terkait kabar ini Thomas mengakui cukup senang. Namun demikian Golkar tidak mau mendahului apa yang belum ditetapkan.
“ Prinsipnya kami masih menunggu SK dari Kemendagri. Sekalipun sudah mendapat informasi kalau pelantikan akan dilaksanakan jumat nanti,’ kata Thomas.”
“ Tidak Boleh takabur, sebaiknya tunggu sampai SKnya turun dan pelantikan terlaksan. Karena ini bukan persoalan rekomendasi DPRD. Tapi untuk kepentingan masyarakat Gorontalo. Orang banyak, “ kata Thomas lagi. *****
