- Editor : Sahril Rasid
- Penulis : Sri Fatmawar Dama
GORONTALO (RG.COM) – Pemerintah Provinsi Gorontalo akan segera mencairkan anggaran pemilihan kepala daerah 2024 ke KPU se di Provinsi Gorontalo.
Anggaran yang dicairkan adalah sekitar 60 persen dari sisa pembiayaan tahun 2023 yakni 40 persen sesuai kesepakatan untuk kebutuhan persiapan Pilkada.
Ini ditegaskan oleh Pj gubernur Gorontalo Ismail Pakaya pada rapat koordinasi pelaksanaan tahapan pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2024, bertempat ballroom Hotel Grand Q, Rabu (17/4).
“ kita bisa sukses melaksanakan Pilkada 2024 jika tersedia pembiayaannya, sarana prasarana, SDM, termasuk sampai dengan pengamanan,” kata Ismail.
Untuk itu Pj gubernur meminta ketua KPU kabupaten/kota melakukan koordinasi kesiapan transfer dari pemerintah daerah.
Selanjutnya terkait sarana seperti sekretariat PPK/PPS. Ia mendorong Ketua KPU Bone Bolango untuk segera mengkoordinasikan dengan pemda setempat terkait secretariat.
Apakah termasuk pada komponen pembiayaayang sudah dihitung saat alokasi anggaran pilkada.
Terkait Sumber Daya Manusia (SDM), Penjagub Ismail meminta sekretaris daerah Provinsi Gorontalo mengirimkan surat dispensasi ke kabupaten/kota untuk PPK/PPS.
Tidak hanya di hari pelaksanaan namun juga saat mengikuti bimtek dan dua hari sebelum pelaksaaan.
Ia juga menyarankan agar PPK/PPS ini diseleksi kembali, tidak menggunakan orang-orang sebelumnya pada pileg kemarin.
“saya tidak ingin adanya pembatasan-pembatasan sehingga mengganggu tahapan Pilkada yang akan menghasilkan pemimpin di provinsi, kabupaten/kota seProvinsi Gorontalo. Terkait pembiayaan dan SDM kami jamin kami akan dukung penuh,” ungkap Ismail.
Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo juga diminta bisa memberikan ruang kepada Dukcapil kabupaten/kota untuk masuk ke sekolah-sekolah dalam melakukan perekaman KTP .
Menurutnya, ini perlu diterapkan sebagai modal suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024. Selebihnya, Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan meminta KPU meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
Hal ini melihat calon pimpinan daerah merupakan putraputra terbaik sehingga resiko gesekan akan cukup besar dibandingkan Pileg kemarin
“koordinasi kita, KPU, Bawaslu, dan pemerintah provinsi juga kabupaten/kota serta Forkopimda saya minta untuk terus dan lebih ditingkatkan,’ kata Ismail Pakaya.
Dengan ini diharaokan isa mengurangi tingkat gesekan yang mungkin saja akan lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan Pileg kemarin.
“ Kita berdoa sepanjang tahapan penyelenggaraan ini sesuai dengan regulasi yang ada,” pungkas Ismail.*****
