Akankah BPK Gorontalo “Hamburkan’ Lagi Opini WTP ke Pemerintah Daerah se ProvinsI Gorontalo ?
Penulis/Editor : Sahril Rasid
GORONTALO (RG.COM)— Hasil Pemeriksaan Interim atas LKPD TA 2023 BPK Perwakilan Gorontalo hanya satu daerah yang mencapai 80 persen, dari 7 daerah yang ada di Provinsi Gorontalo.
Ini ditegakan oleh Ahmad Luthfi H. Rahmatullah saat Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas LKPD TA 2023. Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga Nomor 3, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo,Jumat 2/2/ 2024 tadi siang.
Daerah yang mencapai persentase tindak lanjutnya di atas 80% adalah Kabupaten Pohuwato. Yang terendah adalah Kabupaten Gorontalo Utara yang hanya presentasi 69, 57 % dengan 115 jumlah rekomendasi.
“Tujuan Pemeriksaan ini adalah untuk memantau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. terutama temuan signifikan dan temuan yang mempengaruhi opini,” kata Ahmad Lutfi H Rahmatullah.
Selain itu menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan risiko pemeriksaan dalam penyusunan Laporan Keuangan, menilai kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dan melakukan pengujian substantif terbatas pada transaksi/saldo akun-akun tertentu
Sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo akan melakukan Pemeriksaan Interim atas LKPD TA 2023 pada tujuh entitas di wilayah Provinsi Gorontalo selama 30 hari.
Rencana jadwal Pemeriksaan Interim atas LKPD TA 2023 dimulai 5 Februari 2024 untuk entitas Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo.
Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato dimulai tanggal 12 Februari 2024.
Apabila mengacu dengan jadwal pemeriksaan di atas, maka jadwal penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 akan dilakukan serentak pada tanggal 28 Maret 2024.
Kepala Perwakilan BPK Gorontalo juga berharap seluruh jajaran pegawai yang ada di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo dapat berkomitmen dan menjalankan seluruh tugas – tugasnya.
Dengan memegang teguh nilai[1]nilai Independensi, Integritas, dan Profesionalisme, dan senantiasi menghindari hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi dan suap. (HTU
Turut hadir saaty entry meeting BPK tersebut diantaranya penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Bupati Bone Bolango Merlan Uloli, Wakil Walikota Ryan Kono,Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa, Pj Bupati Gorontalo Utara dan Pj Bupati Boalemo******
