- Editor : Sahril Rasid
- Penulis : Indra Bakari
GORONTALO (RG.COM)—Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Deisy Sandara Maryana Datau meminta agar perencanaan keuangan terkait dengan program pemerintah daerah jauh lebih baik dan lebih tepat peruntukannya di tahun 2024 ini.
Ia mengatakan, jangan sampai mekanisme gagal bayar terjadi lagi seperti ditahun 2023 lalu. Ini disebabkan perencanaan dan komunikasi yang tersumbat.
“ Tahun 2023,kesalahan yang terjadi salah satunya terlambatnya pembayaran hak-hak sejumlah aparat pemerintahan, seperti tenaga kesehatan, pendidikan, serta tunjangan pegawai lainnya,’ kata Sandra Maryana Datau.
“Tahun kemarin itu memang kami hampir setiap saat mendapat pengaduan atas keluhan berbagai pihak lantaran hak keuangan mereka tidak terbayarkan oleh pemerintah daerah,” tambahnya lagi.
Hal seperti ini, harusnya menjadi pelajaran penting dalam realisasi anggaran tahun ini supaya tidak terulang lagi. Untuk itu, Ia meminta manajemen keuangan daerah diatur dengan baik dan seksama.
Sehingga urusan-urusan wajib yang harus dipenuhi tidak diotak-atik Bahkan, lanjut Deisy, pihaknya bahkan di DPRD pun sempat merasakan hak-hak mereka yang tidak dibayarkan.
“Makanya untuk ke depannya TAPD harus mengatur ini dengan baik jangan sampai terulang lagi. Kita harus saling terbuka apa sih persoalannya, supaya kita bisa pecahkan bersama-sama solusinya bagaimana,” tandasnya*****
