KABGOR – Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo dinilai sudah wajar dan layak mendapatkan gelar adat atau “Pulanga” berdasarkan penilaian obyektif yang merujuk pada nilai-nilai dan kaidah kearifan lokal yang tercakup dalam peradatan Gorontalo.
Salah satu bentuk penilaian tersebut, diantaranya bersumber dari aspek Karya atau “Ilomata” Bupati Nelson beserta aspek adat lainnya seperti “”Pahawe” dan sebagainya hingga dipercaya oleh rakyat menjadi Bupati 2 periode.
Hal dikemukakan Ketua Duwango Adati Lo Hulondtalo (Ketua Dewan Adat Gorontalo) H. Karim Pateda dalam siaran Podcast salah satu tv lokal, yang dipandu Host Nurhadi Taha, Kamis (18/8) belum lama ini.
Menurut H. Karim Pateda yang juga mantan tokoh birokrasi senior Gorontalo, sebenarnya Dewan Adat Gorontalo sejak 4 tahun lalu sudah memutuskan pemberian gelar adat pulanga kepada Bupati Nelson Pomalingo dan sudah menyampaikan rencana penganugerahan tersebut langsung ke Bupati Nelson Pomalingo.
Namun menurut mantan Sekda Kab. Bone Bolango ini, Bupati Nelson ketika itu tidak serta-merta menerima tawaran tersebut, melainkan meminta waktu untuk berbuat dan berkarya dulu bagi rakyat Kab. Gorontalo.
Sebagai Ketua Dewan Adat, urai H.Karim Pateda, dirinya memaklumi penolakan tersebut, karena sebagai seorang pemimpin yang berlatar belakang akademisi, Bupati Nelson diyakini memiliki pertimbangan lain yang juga harus dihormati.
Namun untuk saat ini, secara tersirat H.Karim Pateda berharap agar Bupati Prof. Nelson sejatinya sudah bersedia menerima penganugerahan gelar adat Pulanga tersebut, mengingat masa jabatan Bupati Nelson yang sudah hampir 8 tahun sebagai Khalifah di Kabupaten Gorontalo.
Menurutnya, penganugerahan gelar adat itu tidak hanya layak dari aspek penilaian seperti dari unsur “Pahawe” dan ilomata” atau karya-karya Bupati Nelson untuk Gorontalo, tapi juga aspek lain yang sangat terkait erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam peradatan Gorontalo, dimana predikat Bupati Nelson sebagai “Tauwa” Lo Lipu.
Dijelaskannya, untuk saat ini terdapat 2 gelar adat “Pulanga dilito” yang masih kosong dan kedua-duanya pantas disandang oleh Bupati Nelson Pomalingo, yakni “Tauwa Lo Madala dan Tauwa Lo Lahuwa.
Dewan Adat Gorontalo, tandas H. Karim Pateda memiliki penilaian dan pertimbangan melalui pendekatan murni peradatan sehingga jauh dari asumsi atau pendekatan politik.
Untuk itu, sebagai Ketua Dewan Adat Gorontalo, H. Karim Pateda secara tersirat mengharapkan agar semua pihak tampil lebih Arif, bijaksana dan menjunjung tinggi nilai-nilai peradatan Gorontalo, menghindari pertengkaran dan gonto-gontokan melainkan bersatu dan rukun dalam membangun dan memajukan daerah ini. (*)
