GORUT (RAGORO) – Masjid Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemkab Gorut) di kompleks Blok Plan perkantoran Pemerintahan Kabupaten Gorut rencananya akan mulai dimanfaatkan akhir tahun 2022 ini.
Hal itu terungkap dari hasil peninjauan lapangan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Thariq Modanggu, Kamis (23/6) kemarin.
“Ya, sesuai penjelasan dari pihak pelaksana, mereka menyanggupi November 2022 ini pembangunan lanjutan untuk tahap II, khususnya bagian interior masjid sudah bisa diselesaikan,” ungkap Thariq di sela-sela peninjauan.
Meski nantinya belum rampung 100 persen, namun kata Thariq, paling tidak masjid tersebut sudah bisa dimanfaatkan untuk bagian dalamnya.
“Karena memang sudah cukup lama masjid ini dibangun. Sehingga saya minta sambil merampungkan secara keseluruhan, namun sudah bisa kita manfaatkan, minimal untuk sholat berjamaah,” ujarnya.
“Apalagi di kompleks Blok Plan ini sudah ada Polres. Begitu juga perkantoran vertikal lainnya, seperti Badan Pertanahan. Paling tidak, mereka sudah tidak jauh lagi mencari masjid untuk shalat berjamaah, terlebih shalat Jum’at,” sambungnya.
Ditemui di akhir peninjauan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorut, Haris Latif mengungkapkan, hingga dengan tahap II ini, anggaran yang telah terserap untuk pembangunan Masjid Blok Plan telah mencapai Rp 16 miliar dari yang telah direncanakan hingga rampung senilai Rp 36 miliar.
“Sehingga setelah selesai ini, kita akan menyelesaikan lagi eksterior atau tampilan luar dari masjid ini. Yang pertama itu kan scape, kemudian menara. Itu akan kita selesaikan nanti,” ungkapnya.
Meski pembangunan masjid tersebut bergeser sedikit dari perencanaan awal, namun Haris mengaku optimis dengan kondisi pembangunan yang ada sekarang.
“Memang ada beberapa hal yang Pak Plt Bupati sampaikan terkait dengan kubahnya, itu akan kita pertimbangkan kembali sesuai dengan desain yang ada. Toh, kalau memang bisa, mungkin kita akan tindaklanjuti itu,” imbuhnya.
Sementara mengenai nama masjid yang memang belum ada hingga saat ini, hal itu masih akan dimusyawarahkan bersama, termasuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. (RG-56)
