DPRD Provinsi

Setwan Provinsi Bekali Penyusunan RPJMN

159
×

Setwan Provinsi Bekali Penyusunan RPJMN

Sebarkan artikel ini
Sekertaris Deprov, Mitran Tuna, dan jajaran Sekertariat DPRD (Setwan) provinsi, saat mengikuti workshop penyusunan RPJMN bersama pejabat dan ASN Pemprov Gorontalo lainnya, di Yogyakarta, Rabu (3/2) kemarin. (foto: humas)

YOGYAKARTA (RG) – Dalam kerangka mengakomodir amanah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 70 tahun 2022, jajaran Sekertariat DPRD (Setwan) provinsi Gorontalo, sebagai salah satu pihak Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Setwan provinsi, mengikuti workshop penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra Perangkat Daerah untuk tahun 2023-2026, yang bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (3/2). Dimana, Bappeda sebagai koordinator dalam proses penyusunan dokumen tersebut, telah menyelesaikan rumusan rancangan awal RPD sebagai pedoman dalam perumusan akan Renstra Perangkat Daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur (Wagub) Idris Rahim mengharapkan kegiatan ini tidak lain untuk menjaga kesinambungan pembangunan, karena periodisasi RPJMD tahun 2017-2022 akan segera berakhir. Maka perlu dirumuskan dokumen perencanaan untuk periode berikut. “Yang dalam penyusunannya, tentu kita harus bisa memahami dan mengetahui apa saja yang menjadi masalah utama pembangunan di daerah. Agar kita mampu merumuskan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan yang kita hadapi hingga di tahun 2022 ini,” jelas Idris Rahim.

Pada sisi lain, Idris menambahkan, hingga saat ini, provinsi Gorontalo, masih diperhadapkan dengan sejumlah persoalan, diantaranya dalam memaksimalkan potensi ekonomi daerah dari komoditi unggulan, agar bernilai tambah. “Selain itu, transformasi struktur ekonomi juga belum terwujud, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan juga masih tinggi, kualitas sumberdaya manusia masih rendah, infrastruktur untuk menunjang ekonomi juga belum memadai. Disamping itu, kita selalu diperhadapkan dengan resiko bencana yang selalu melanda, utamanya banjir.” ungkap Wagub Gorontalo.

Olehnya, sejumlah persoalan ini, lanjut Idris, diharapkan kelak akan selaras dengan 7 (tujuh) kebijakan utama pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah di tahun 2023-2026 mendatang. Yaitu, peningkatan ekonomi daerah, pengembangan wilayah dan pedesaan, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kebudayaan dan agama, peningkatan infrastruktur dasar dan strategis, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, peningkatan tata kelola pemerintahan, keamanan, ketertiban dan demokrasi.

“Untuk itu, dalam perumusan Renstra, kepala OPD agar dapat memperhatikan, penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2019-2024, evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil, evaluasi kontribusi keluaran dari seluruh kegiatan, atau sub kegiatan, sampai dengan tahun 2021. Pun demikian dengan isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, serta saran/masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah.” harap Wagub Idris Rahim. (yani/hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *