BonbolDewan Bone BolangoOpening

16 Ribu Pasangan Suami Istri di Bonebol Belum Tercatat, Ketua DPRD: Datanya Harus Diverifikasi Ulang

416
×

16 Ribu Pasangan Suami Istri di Bonebol Belum Tercatat, Ketua DPRD: Datanya Harus Diverifikasi Ulang

Sebarkan artikel ini
KETUA DPRD Bone Bolango, Halid Tangahu menghadiri kegiatan sidang itsbat nikah terpadu tahun 2022 di Bone Bolango. (foto/istiewa)

BONE BOLANGO (RAGORO) – Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Halid Tangahu menghadiri sekaligus menyaksikan langsung sidang itsbat nikah terpadu tahun 2022 di Bone Bolango. Kegiatan sidang itsbat ini merupakan kerjasama antara Pemda Bone Bolango, Pengadilan Agama Suwawa, Kementerian Agama Bone Bolango dan Baznas Bone Bolango.

Sesuai data yang ada dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, masih ada sekitar 16 ribu pasangan suami istri di Bone Bolango yang belum tercatat.

Sehingga itu, Ketua DPRD Bone Bolango, Halid Tangahu meminta kepada Dinas Capil untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data itu. Karena kalau 15 ribu pasangan suami-istri tidak tercatat, berarti hampir setengah dari jumlah Kepala Keluarga (KK) di Bone Bolango yang lebih kurang 50 ribu.

Apalagi di Pinogu juga sudah melaporkan 100 pasangan suami istri belum tercatat. “ini yang harus diantisipasi oleh Pemda,” ujar Halid.

Apakah ada target untuk menuntaskan masalah ini? Halid mengaku kalau bicara target belum bisa dipastikan, karena semua berkaitan dengan anggaran. Dan kalau bicara anggaran, berarti harus dibahas lagi, tidak boleh sembarangan mengeluarkan biaya.

Apalagi menurut politisi partai Nasdem ini, Bupati Bone Bolango meminta agar kedepannya bisa dianggarakan untuk membantu pasangan suami istri yang berlum tercatat, agar bisa mengikuti sidang itsbat.

“kalau pak Bupati minta 2.000 pasangan suami istri harus tercatat tahun ini, berarti butuh anggaran lebih kurang Rp700 juta, dan itu butuh pembahasan-pembahasan,” ungkapnya.

Memang kata Halid, untuk satu kali pengurusan sidang isbat atau pencatatan itu biayanya lebih kurang Rp350 ribu, tapi kan ada biaya-biaya operasional lainnya yang harus diantisipasi.

Apalagi dengan keterbatasan anggaran di Bone Bolango sekarang ini, maka sudah saatnya Pemda dan DPRD kembali duduk bersama untuk mencari solusi mengambil anggaran Isbat ini dari mana.

Namun demikian, sekali lagi, Halid meminta Pemda, khususnya Dinas Capil untuk kembali melakukan verifikasi terhadap data itu, apakah ada yang tercecer atau belum mau mendaftar atau bagaimana. (awal-46)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *