PEMKOT (RAGORO)- Berdasarkan skema pendapatan daerah di tahun 2023 dalam proyeksi RPJMD menurut penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Meydi N. Silangen mengungkapkan, proyeksi pendapatan daerah dtahun 2023 berada di angka Rp.1,013,407,832,250 (satu triliun tiga belas miliar, empat ratus tujuh jutah, delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
Menurutnya, walaupun ini nantinya akan mengalami pengurangan dengan adanya DID dan DAK, akan tetapi Meidy berharap ditahun depan akan semakin membaik, sehingga ini tetap diposisi 1 triliun.
“Pajak daerah kita targetkan naik sebesar 15 persen dari Rp. 90,925,900,000 menjadi Rp.104,564,785,000. Sementara retribusi daerah Rp. 42,887,697,500 menjadi Rp.49,320,852,125.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.4,500,000,000 masih sama Rp. 4,500,000,000, sementara dan lain-lain seperti PAD yag Sah sebesar Rp.126,728,255,850 menjadi Rp.131,728,255,850, “ujar Meydi N. Silangen biasa disapa Novi dalam paparannya belum lama ini.
Lanjut, sementara jika di lihat dari arah kebijakan prioritas Kota Gorontalo di tahun 2023, kata Novi masih dengan tema yang sama yaitu, ‘Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi serta Reformasi Sosial’, dimana dalam tema tersebut kita memiliki lima isu strategis didalam mutasi Covid-19.
Diantaranya, pertama optimalisasi proses pembelajaran untuk mempertahankan kualitas proses dan output pendidikan.
Kedua, perilaku hidup sehat yang semakin baik dengan system pelayanan kesehatan yang memadai. Ketiga, pembangunan infrastruktur perkotaan dan lingkungan yang dapat mendorong pemulihan ekonomi dan permukiman yang sehat.
Empat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang terintegrasi yang dapat menjamin kebutuhan dasar dan perputaran ekonomi masyarakat.
Kelima, teknologi informasi yang dapat mendukung komunikasi dan koordinasi pemerintahan dan pelayanan aktifitas sosial ekonomi masyarakat Mutasi Covid-19.
“Semoga ditahun 2023, pelaksanaan digitalisasi UMKM dan digitalisasi birokrasi di Kota Gorontalo bisa terwujud dari tahun sekarang (2022) dengan tindak lanjut yang dilakukan kami bersama provinsi di pusat, “tutup Novi.(lev)
