DEKAB – DPRD berencana akan membentuk Pansus terkait pekerjaan pekerjaan yang bersumber dari dana PEN namun terbengkalai bahkan diantaranya tak selesai.
Seperti yang terungkap dalam rapat rencana pembentukan pansus diruang Dulohupa kemarin.
Menurut Syam, kita hari ini diperhadapkan dengan sebuah anggaran yang cukup besar.
PEN ini jadi tanggung jawab semua. Kalau ini kita tidak awasi betul bagaiamana nnati kondisi daerah
Kita hari ini membayar hutang yang kemudian pekerjannya tidak selesai. ” Ada informasi sekolah yang putus kontrak.
Pengusaha nya ambil duit 30 persen uang muka kemudian lari. ” Apakah kita DPRD hanya diam. Dimana nurani DPRD tukas Syam.
Kalau hari ini pemerintah seakan tdak berdaya dengan ulah kontraktor seperti ini. Maka tugas kita DPRD apa. ” Yang jelas ini demi kepedulian daerah ini.
“Syam juga mengatakan Keinginan untuk membentuk pansus ini pula jangan dimaknai untuk menjatuhkan pemerintah daerah. ” Ini bukan untuk menjatuhkan Bupati. Sama sekali bukan.
“DPRD hanya ingin mendalami dari beberapa pertemuan dengan mengundang pihak penyedia bukan untuk menjadikan kita seolah-olah seperti Pokja. Bukan seperti itu. DPRD hanya melakukan fungsinya sebagai pendalaman dan ini untuk proses penyelidikan karena itu tugas kita.
Manakala ada kewenangan komisi III yang terbatas maka wajarnya kita membentuk pansus.
Lagi lagi ini tetap akan kita buat. Karena ini persoalan yang baik.
Artinya kita ingin kejar kontraktor yang ambil 30 persen namun dia lari. Kalau misalnya uang negara ‘dicuri’ seperti ini maka ini sudah ‘pencurian’ namanya. Bayangkan dia ikut lelang, kemudian setelah itu dia jadi pemenang, harusnya ada kontraktor yang punya niat itikad baik untuk bekerja.
Karena penawarannya rendah maka pihak lain yang menang oleh ULP, sekarang ketika dia jadi pemenang kemudian lari, apa bukan ‘pencuri atau perampok’ itu namanya.
“Maka kita akan fungsikan ini DRPD dengan baik. Dan langkah ini untuk menyelematkan uang ini. ” Ujar Syam. (RG.53)
