BOTU (RG) – Merujuk pada hasil-hasil reses atau penjaringan aspirasi yang baru-baru ini dilakoni para anggota DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, tidak sedikit aspirasi yang seharusnya menjadi kewenangan atau direalisasikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun turut merebak di masyarakat, dan disampaikan ke para wakil rakyat dari parlemen Puncak Botu ini.
Yang diduga belum terealisasi-nya beragam aspirasi itu, dikarenakan keterbatasan anggaran dari kabupaten/kota itu sendiri. Apalagi yang menyangkut kebutuhan pembangunan maupun pemeliharaan/perbaikan akan jalan, jembatan dan normalisasi sungai, yang notabene memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
Untuk itu, Ketua Komisi III Deprov, Idrus Thomas Mopili dan jajarannya, yang menangani urusan Perencanaan dan Pembangunan, senantiasa mengharapkan agar beragam aspirasi yang harusnya menjadi kewenangan kabupaten/kota ini, diharapkan untuk senantiasa saling dikoordinasikan satu sama lain, sekaligus harapan akan intervensi-nya.
Bahkan, jika perlu melibatkan instansi vertikal seperti Balai Jalan dan Balai Sungai di daerah. Karena bagaimana pun, ada keterbatasan anggaran juga di Pemprov Gorontalo. Dengan harapan, bila aspirasi, koordinasi, hingga dukungan intervensi ini dibolehkan, akan semakin memudahkan terwujudnya beragam aspirasi dari masyarakat, yang dikarenakan keterbatasan anggaran tersebut. (ayi)
