BOTU (RG) – Ketersediaan anggaran, menjadi salah satu faktor pendukung, guna mendulang penyempurnaan akan keakuratan dan kecocokan data pada program pencatatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebagai embrio atau dasar dari pemerintah dalam memberikan bantuan sesuai peruntukannya. Terlebih pada kebutuhan anggaran bagi para pendampingan atau petugas pendata dan pencatatan DTKS di tingkat desa/kelurahan, yang wilayah kerjanya saling berjauhan, antara desa satu dan kelurahan lainnya.
“Olehnya, secara bersinergi dari pemerintah pusat, provinsi, sampai ke kabupaten/kota. Agar kebutuhan anggaran pada program pencatatan DTKS ini, saling mendukung satu sama lain,” harap anggota Komisi IV Deprov, Nani Mbuinga, yang komisi-nya membidangi urusan sosial ini.
Karena, lanjut Nani, kebutuhan anggaran atau biaya operasional para pendamping DTKS dalam bertugas, turut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di jajaran Komisi IV dengan instansi terkait, belum lama ini. “Karena hanya dibiayai secukupnya. Sementara, daya jangkau atau target pencatatan mereka (petugas), begitu banyak harus didatangi,” jelas srikandi partai Gerindra ini. (ayi)
