PEMKOT (RAGORO)- Realisasi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2021, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran di Kota Gorontalo meningkat dan melampaui target.
“PAD mengalami peningkatan sebesar 2,18 persen atau Rp. 1,225,310,206, jika dibandingkan tahun 2020 lalu. Hal itu dibuktikan dengan persentase realisasi berada pada angka 78,16 persen, atau sebesar Rp. 7,620,246,791, sedangkan normatifnya harus pada angka 75 persen atau Rp. 7,312,500,000.
Jadi jika dipresentasikan, ada kenaikan sebesar 2,18 persen, “ujar Walikota Gorontalo Marten A. Taha saat membuka kegiatan Rakorev PBB 2021, Kamis (29/10/21). Marten menilai pemutakhiran data objek Pajak Bumi dan Bangunan di sembilan kecamatan memiliki potensi yang signifikan untuk penerimaan pajak Bumi dan Bangunan.
Pemutakhiran yang telah ditempuh kata Marten adalah melakukan pendataan melalui aplikasi android Sensus Pajak yang telah dilakukan semenjak bulan November 2020 sampai dengan hari ini.
“Adapun sasaran atau target objek pajak bumi dan bangunan yang akan didata sejumlah kurang lebih 55,998 objek, akan tetapi realisasi data yang dilakukan pemutakhiran baru sejumlah 33,075 objek atau 59,06 persen,” ungkapnya.
Meski angkat tersebut masih dibawah harapan, Marten meminta setiap OPD tidak hanya menunggu, melainkan harus menjemput bola dan butuh kerjasama serta kerja keras dari semua jenis stakeholder terutama kepada Camat dan Kelurahan sebagai pemangku wilayah.
“Saya berterima kasih kepada OPD yang telah berperan aktif dalam rangka peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan, “jelas Marten.
Lanjut, sebagai Ibu kota provinsi, Marten mengatakan, Kota Gorontalo menitik beratkan kepada sektor jasa sebagai sumber pendapatannya yaitu berupa kontribusi masyarakat kepada daerah melalui partisipasinya membayar pajak dan retribusi daerah.
Pemerintah pun berupaya meningkatan PAD dengan berbagai program. “Kami Pemkot Gorontalo sudah berkomitmen untuk mendukung program-program yang telah direncanakan, baik itu sekarang ataupun di masa yang akan datang. Apalagi program itu sifatnya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), “jelas Marten.(levi).
