Faisal: Berdampak pada Mutu dan Kwalitas SDM
BOTU (RG) – Sektor pendidikan yang diamanatkan Undang Undang wajib dibekali anggaran minimal 20 persen di setiap APBN maupun APBD, menjadi harapan dari jajaran Badan Anggaran (Banggar) Deprov.
Untuk kian diperhatikan pengembangannya, di tahun APBD 2022 mendatang. Terlebih dengan harapan banyak orang tua masyarakat, agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah harus selamanya dilakukan, meski di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Dengan tentunya, pemerintah diharapkan senantiasa mencarikan solusi yang tepat, agar PTM tidak lagi terkendala. “Karena, akan berdampak pada upaya peningkatan mutu dan kwalitas pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) khususnya di provinsi Gorontalo, yang memadai dan berdaya guna dan mempunyai daya saing, dengan provinsi lain di Indonesia,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) Deprov, Faisal Hulukati, seusai mengikuti pra pembahasan APBD 2022 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), belum lama ini.
OPTIMALISASI
Jika Faisal berharap demikian, maka konsekwensi-nya pada penguatan program dan anggaran. Artinya, seperti pemberian insentif kepada para guru, yang mau tidak mau, harus ekstra kerja. Selain mengajar, harus pula mengawasi anak-anak didiknya ketika di sekolah.
Agar selalu disiplin protokol kesehatan (protkes) Covid-19. Sehingga tetap terjaga, tidak merebak klaster baru Covid-19 dari lingkungan sekolah.
“Pemberian insentif bagi tugas guru yang ekstra itu, asal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya bayarkan.
Tujuan kita kan, murni untuk penguatan pendidikan. Guna menjaga mutu pendidikan serta menciptakan SDM yang memadai dan kwalitas. Karena, lebih baik PTM daripada belajar daring (dalam jaringan) yang selama setahun lebih dilakukan, karena Covid-19,” terang Faisal Hulukati. (ayi)
