BOTU (RG) – Bencana banjir yang rata-rata kerap menerjang sudah semua 6 wilayah kabupaten/kota se provinsi Gorontalo, menggugah jajaran Komisi II Deprov Gorontalo, sesegera mungkin beroleh penanganan sebab musababnya. Termasuk dukungan program dan anggarannya dari pemerintah pusat.
Dalam hal ini, pada sektor lingkungan hidup dan pertambangan. Dimana, Komisi II merencanakan bakal melakukan pertemuan dan konsultasi dengan jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) RI, di Jakarta.
“Insya Allah, benar. Kami (Komisi II) telah mengagendakan konsultasi dan koordinasi di dua kementerian tersebut,” sahut Ketua Komisi II Deprov, Espin Tulie, kemarin.
Dari rencana konsultasi itu, Espin mengharapkan sejumlah dukungan dari pemerintah pusat. Diantaranya, terkait pengajuan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di kabupaten Pohuwato, yang sudah disampaikan sejak Oktober 2020 tahun lalu, dukungan program reboisasi di APBN 2022, hingga tindaklanjut rehabilitasi atau penyelamatan Danau Limboto terhindar dari zona 15 danau kritis di Indonesia. (ayi)
