JAKARTA (RG) – Target perampungan bandara Pohuwato di tahun 2023 mendatang, terus dipacu tahapannya oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) Pohuwato, dari sisi beragam kelengkapan administrasi pendukungnya. Dimana, setelah membekali Surat Keputusan (SK) Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk pembangunan bandar udara baru, dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, beberapa hari lalu. Maka, Senin (22/11) kemarin, giliran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diperjuangkan, langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga.
Dengan melakukan penandatanganan sekaligus menyerahkannya kepada pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, yang diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perhubungan Udara, Nur Isnin Istiartono. Didampingi Kepala Bandara Djalaluddin Gorontalo, Ben Adi Surya, Kepala Bandara Pogugul Buol Provinsi Sulawesi Tengah, Dian Wahyudi, dan Kadis Perhubungan Pohuwato, Yunus Mohamad.
Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga menjelaskan, NPHD tersebut telah disahkan dan disetujui oleh DPRD Pohuwato pada rapat paripurna, belum lama ini. “Ekspektasi atau harapan besar masyarakat serta penantian panjang setelah keluarnya SK dari KLHK, Alhamdulillah antusias dan kegembiraan masyarakat Pohuwato, termasuk juga dari daerah tetangga seperti Boalemo dan sebagian dari wilayah Parimo (Parigi-Moutong) menyambut dengan sangat gembira untuk proses kelanjutan dari pembangunan bandara Pohuwato,” jelas Bupati. (iwan/hms)
