KOTA GORONTALO (RGNEWS.COM) – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo (FISIP-Unigo) memaparkan hasil penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kota Gorontalo.
Ekspose berlangsung di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Gorontalo, Rabu (12 /8/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penyempurnaan dokumen PJPK sebelum digunakan sebagai salah satu rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ekspose melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, terutama perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan kependudukan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Kependudukan beserta jajaran serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Tenny Calvenny Soriton.
Tenny mengapresiasi tim penyusun PJPK dari FISIP-Unigo yang telah menyelesaikan dokumen tersebut.
Menurut dia, pembangunan kependudukan memiliki posisi strategis karena pelaksanaannya menjadi salah satu agenda yang dipantau pemerintah pusat.
“Dokumen PJPK diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi instrumen yang membantu pemerintah daerah menyusun rencana aksi pembangunan kependudukan secara lebih terarah,” kata Tenny.
Ia mengatakan rencana aksi tersebut perlu menerjemahkan lima pilar pembangunan kependudukan ke dalam program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan setiap perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Selain menjadi pedoman perencanaan, kata Tenny, indikator pelaksanaan PJPK juga memiliki arti penting karena menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam memberikan dukungan maupun insentif fiskal kepada daerah.
Analisis 30 Indikator
Koordinator Tim Penyusun dari Pusat Studi FISIP-Unigo, Dr. Abdul Wahab Podungge, M.Si., bersama tim memaparkan hasil penyusunan dokumen PJPK Kota Gorontalo.
Dokumen setebal 220 halaman itu disusun melalui analisis berbagai indikator pembangunan kependudukan yang relevan dengan kondisi Kota Gorontalo.
“ Terdapat 30 indikator yang berhasil kami analisis menggunakan Matriks PSRI dalam dokumen ini. Harapannya, dokumen ini bisa menjadi baseline seluruh perangkat daerah strategis yang berkepentingan dalam menyusun dok renda, misalnya Renja mereka di tahun-tahun mendatang,” ujar Abdul Wahab.
Menurut dia, hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelaraskan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dengan agenda pembangunan kependudukan.
Keberadaan PJPK, kata Abdul Wahab, penting untuk membangun keterpaduan antara pembangunan kependudukan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Pemetaan indikator diharapkan memberi rujukan yang sama bagi perangkat daerah dalam mengidentifikasi persoalan, menentukan prioritas intervensi, hingga merancang program yang lebih responsif terhadap dinamika kependudukan.
Tim FISIP-Unigo juga menekankan bahwa pembangunan kependudukan merupakan agenda lintas sektor.
Karena itu, keberhasilannya tidak dapat hanya dibebankan kepada satu perangkat daerah.
Koordinasi dan integrasi antar sektor diperlukan agar berbagai kebijakan dan program kependudukan dapat berjalan secara sinergis serta menghasilkan dampak pembangunan yang lebih terukur.
Ekspose tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menerima masukan dari para pemangku kepentingan.
Masukan itu akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen sebelum digunakan sebagai salah satu rujukan Pemerintah Kota Gorontalo.
FISIP-Unigo berharap dokumen PJPK tersebut dapat berkontribusi terhadap pembangunan sistem perencanaan kependudukan Kota Gorontalo yang lebih terarah, terintegrasi, berbasis data, dan berkelanjutan. (*)
