GORUT (RAGORO) – Sedikitnya ada empat prioritas pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) pada tahun 2023 mendatang. Keempat prioritas pembangunan tersebut, yakni, pertama, penataan kebijakan sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kedua, mendorong pelayanan ekonomi kreatif dan UMKM, serta inovasi dan daya saing daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan PAD untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Ketiga, pengembangan wawasan kebangsaan serta pendidikan politik masyarakat demi tercapainya stabilitas polhukam. Terakhir, membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana. Tentu Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin mengatakan, keempat prioritas pembangunan itu, perlu dijabarkan dalam bentuk program kegiatan yang kemudian direncanakan lewat tahapan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten.
Sehingganya musrenbang tingkat kecamatan di Kabupaten Gorut yang dimulai terhitung sejak, Rabu (16/2) kemarin, dengan Atinggola menjadi kecamatan pertama yang melaksanakannya, diharapkan dapat merangkum keseluruhan aspirasi yang kemudian telah disampaikan sejak Musrenbang tingkat desa awal tahun 2022 ini. “Nantinya setelah musrenbang tingkat kecamatan, OPD dapat meninjau ke lapangan atas usulan yang dipertimbangkan, diakomodir untuk menjadi bahan kerja dalam forum organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian akan ditetapkan pada musrenbang RKPD Kabupaten Gorut Tahun 2023,” ungkap Indra Yasin saat hadir membuka Musrenbang tingkat Kecamatan Atinggola, Rabu (16/2) kemarin.
“Makanya, pemerintah desa juga diharapkan berperan aktif dalam mensuport data dan dokumen pendukung atas usulannya,” tambahnya. Pada kesempatan itu, Indra menyampaikan apresiasi terhadap penggunaan SIPD dalam perencanaan pembangunan.
“Untuk penggunaan SIPD sampai saat ini sudah digunakan dalam hal penyampaian usulan dari pemerintah desa sudah diinput secara online, sehingga tidak ada lagi alasan tidak ada ataupun keterlambatan penyampaian usulan,” tuturnya. Ia juga mengapresiasi pembahasan usulan di musrenbang kecamatan sudah dilakukan secara online, melalui aplikasi SIPD sehingga jejak digital usulan pembangunan sampai dengan ditetapkannya APBD dapat ditelusuri dengan mudah dan masing-masing pihak mengetahui apa yang segera dilengkapi terhadap usulan yang diakomodir.
“Saya mengingatkan kepada pemerintah desa untuk mensinkronisasikan antara prioritas pembangunan desa dengan prioritas pembangunan daerah sehingga diharapkan terjadi sinergitas antara program Pemerintah Desa dengan pemerintah daerah,” tukasnya.
Di samping itu, diharapkan pelaksanaan musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholder untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program kegiatan tahun anggaran berikutnya.
“Saya kira forum ini juga merupakan bentuk komitmen bersama di antara para pemangku kebijakan daerah dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ujarnya. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan akuntabel menjadi tolak ukur akuntabilitas, profesionalisme dan bobot pelayanan publik.
“Sebab, perencanaan pembangunan yang tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan pencitraan yang negatif terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah. Disinilah, hakekat dan arti penting dari musrenbang,” terangnya. (RG-56)
