KABGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo akhirnya turun tangan menyikapi gelombang aspirasi yang disuarakan oleh para aktivis dan perwakilan warga Desa Mootiilango, Kecamatan Tibawa. Pertemuan strategis ini diinisiasi menyusul adanya berbagai persoalan krusial yang berkaitan langsung dengan kepemimpinan kepala desa setempat.
Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, jajaran legislatif mempertemukan langsung pihak masyarakat dengan unsur eksekutif pemerintahan daerah. Pertemuan ini berlangsung secara terbuka untuk mendengarkan secara utuh berbagai tuntutan, kritik, serta masukan yang disampaikan oleh massa aksi di gedung dewan.
Anggota Legislatif (Aleg) DPRD Kabupaten Gorontalo, Yunus Dunggio, bersama Anton Abdullah, Rivon Ui menyatakan pihaknya telah mencatat seluruh poin penting yang disuarakan oleh warga dan aktivis. Menurutnya, langkah awal yang akan ditempuh lembaga legislatif adalah menyerahkan seluruh dokumen aspirasi tersebut kepada pihak pemerintah daerah.
Yunus menegaskan bahwa proses penanganan perkara ini akan tetap berjalan di atas jalur hukum serta berpedoman pada mekanisme perundang-undangan yang berlaku. DPRD tidak ingin mengambil keputusan di luar koridor hukum yang dapat mencederai tata kelola pemerintahan yang baik.
Terkait kelanjutan nasib kepala desa yang tengah disorot, pihak DPRD memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada eksekutif. Pemerintah daerah dinilai memiliki otoritas penuh untuk menilai apakah sang kepala desa layak diaktifkan kembali atau justru harus diberhentikan secara permanen.
Sebagai tindak lanjut dari RDP tersebut, pemerintah daerah dijadwalkan akan melakukan kajian mendalam terhadap seluruh bukti dan fakta yang telah dipaparkan warga. Hasil kajian komprehensif ini nantinya bakal menjadi landasan utama bagi bupati dalam mengambil keputusan final.
Di sisi lain, jajaran DPRD berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini. Mereka akan mengkaji persoalan-persoalan baru yang turut terungkap selama proses audiensi berlangsung guna mencegah timbulnya polemik berkepanjangan di tengah masyarakat desa.(*)












