Digimedia Shine Effect
UG

Polemik Rumah Cagar Budaya Telaga. Komisi I DPRD Kabgor Jadwalkan RDP Lanjutan

49
×

Polemik Rumah Cagar Budaya Telaga. Komisi I DPRD Kabgor Jadwalkan RDP Lanjutan

Sebarkan artikel ini
Promo Digimedia
Iklan akan Menutup Dalam 10 detik
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1,"adjust":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

KABGOR — Status cagar budaya yang disematkan pada rumah bersejarah peninggalan keluarga almarhum Achmad Hiola di Kecamatan Telaga Biru masih menyisakan tanda tanya. Alih-alih menjadi kebanggaan bersama, kebijakan tersebut justru memicu ketegangan antara pihak keluarga dan pemerintah daerah, sehingga memaksa Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo turun tangan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

​Dalam pertemuan awal yang berlangsung pada Senin (16/11/2026), perwakilan ahli waris, Ichsan Naway, mempertanyakan keabsahan proses pengkajian bangunan tersebut. Menurutnya, penetapan status cagar budaya cacat secara prosedural lantaran tidak ada komunikasi maupun persetujuan menyeluruh dari para pemilik sah yang berhak atas rumah itu.

​Ichsan menekankan bahwa harta peninggalan tersebut hingga kini belum dibagi waris dan tetap menjadi milik kolektif keturunan tujuh anak almarhum yang berdomisili di luar daerah, mulai dari Jakarta, Makassar, Kendari, hingga Manado. Merujuk pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, pihak keluarga merasa dirugikan dan telah melayangkan somasi kepada instansi terkait karena langkah pemerintah dinilai sepihak.

​Merespons keberatan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Rivon Kadir UI, menegaskan bahwa penetapan status cagar budaya tidak serta-merta menghapus hak kepemilikan keluarga. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut murni lahir sebagai bentuk apresiasi atas nilai sejarah bangunan yang berkaitan dengan kunjungan Presiden Soeharto, dan hingga kini rumah itu belum tercatat sebagai aset milik pemerintah daerah.

​Guna mencairkan kebuntuan yang terjadi, Komisi I memutuskan untuk menelusuri ulang seluruh arsip serta dokumen hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Langkah ini diambil untuk memastikan apakah dalam proses pengajuan yang telah berlangsung lama tersebut memang terdapat persetujuan dari generasi terdahulu atau murni terjadi kekeliruan administrasi.

​Sebagai tindak lanjut konkret, Komisi I mengagendakan RDP putaran kedua pada pekan depan dengan kembali menghadirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh perwakilan keluarga. Melalui forum lanjutan ini, legislatif berharap polemik prosedural dapat segera terselesaikan dan menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Honda Krida Shine Effect
Honda Krida

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *