KABGOR – Langkah strategis diambil Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan merampingkan struktur organisasi perangkat daerah. Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kini resmi dilebur menjadi satu instansi.
Konsolidasi perdana dari merger ini ditandai melalui pelaksanaan Apel Akbar Jajaran Sosial dan PMD di Limboto, Senin (4/10/2026).
Penyatuan dua OPD tersebut dirancang untuk mengintegrasikan program, alokasi kegiatan, hingga sasaran pembangunan berbasis perdesaan. Melalui penggabungan ini, integrasi data serta penyaluran bantuan sosial maupun pendampingan masyarakat prasejahtera dapat berjalan beriringan tanpa sekat birokrasi.
Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menyampaikan bahwa langkah penataan organisasi ini diambil atas kesepakatan bersama DPRD setelah melalui kajian mendalam. Subjek, objek, serta arena kegiatan kedua instansi ini sejatinya berada di ruang yang sama, yaitu desa. Penyatuan ini bertujuan menghapus ego sektoral agar seluruh aparatur berada dalam satu barisan dan satu komando yang terarah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati meminta seluruh jajaran pemerintah desa menyelaraskan persepsi pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditegaskan sebagai satu-satunya rujukan utama dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa.
Selain agenda konsolidasi, Kepala Dinsos-PMD Kabupaten Gorontalo Haris Suparto Tome menyiapkan ribuan perangkat desa sebagai Agen Perlindungan Sosial guna memperbarui data kepesertaan sosial secara mandiri dan akurat. Pemkab Gorontalo juga memaparkan penanganan krisis kekeringan melalui distribusi 32.000 kiloliter air bersih dari PDAM, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan, serta penguatan Gerakan Nasional Peduli Tetangga yang dimulai dari keteladanan ASN.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 1.800 perangkat desa, 1.200 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 191 kepala desa, serta ratusan tenaga pendamping desa dan relawan se-Kabupaten Gorontalo. (*)
