Dr. Abdul Wahab Podungge, S.E.,M.Si
(Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo)
Sebagai akademisi dari Universitas Gorontalo, saya merasakan keprihatinan mendalam melihat bagaimana gaya komunikasi kepemimpinan nasional saat ini berpotensi mengaburkan batasan antara arahan strategis dan retorika spontan.
Selama belasan tahun, publik Indonesia terbiasa dengan gaya kepresidenan yang sangat terukur.
Era SBY membawa formalitas yang santun dan bersandar pada teks, sementara era Jokowi menghadirkan gaya “obrolan warung kopi” yang santai dan merakyat. Namun, hari ini tradisi itu didobrak.
Presiden Prabowo Subianto hadir dengan gaya bicara yang berapi-api, dinamis, dan sering kali melepaskan naskah resminya demi berbicara spontan dari hati.
Gaya bicara yang ceplos-ceplos ini menciptakan atmosfer unik di tengah masyarakat.
Perpaduan antara rasa penasaran, antusiasme, sekaligus kecemasan.
Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk transparansi dan keberanian seorang pemimpin untuk tampil apa adanya.
Namun, bagi pengamat ekonomi dan diplomat, spontanitas ini sering kali menjadi “senam jantung” yang membawa risiko besar bagi kestabilan negara.
Melanggar Harapan, Memicu Kecemasan
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Pelanggaran Harapan dari (Judee Burgoon, 2005) dalam bukunya yang berjudul “Intercultural Applications of Expectancy Violations Theory and Interaction Adaptation Theory” Masyarakat memiliki standar bahwa seorang presiden seharusnya bersikap elegan, logis, dan menahan emosi.
Ketika Presiden terpancing emosi dan melontarkan celetukan spontan seperti “endasmu” di acara ulang tahun Partai Gerindra Tahun 2025 atau “nyenye-nyenye” di acara peringatan Hari Guru di akhir 2025, otak publik meresponsnya sebagai pelanggaran negatif yang dapat meruntuhkan wibawa pemimpin.
Dampaknya bukan sekadar soal etika, melainkan menyentuh urusan perut dan ekonomi.
Pernyataan spontan bahwa “Masyarakat desa tidak perlu khawatir soal dolar karena tidak bertransaksi menggunakannya” pada acara dipertengahan tahun 2026, sempat memicu kepanikan investor.
Investor merasa pemimpin negara mungkin kurang memahami hukum dasar ekonomi bahwa harga pupuk dan pakan sangat bergantung pada nilai dolar.
Di titik inilah, satu kalimat spontan bisa menggoyang pasar saham hingga memicu ketegangan diplomatik.
Spiral Keheningan dan Risiko Data
Hal lain yang menjadi sorotan adalah penggunaan bahasa yang keras, seperti menyuruh pihak yang merasa Indonesia “suram” untuk mencari negara lain.
Menurut sosiolog (Elizabeth Noelle-Neumann, 1974) dalam teori “Spiral of Silence” bahasa intimidatif seperti ini dapat membungkam kebebasan berekspresi.
Masyarakat menjadi takut menyuarakan realitas pahit karena khawatir dicap tidak nasionalis, yang pada akhirnya membuat Presiden hanya menerima laporan yang “manis-manis” saja dari bawahannya.
Kepercayaan publik juga diuji saat terjadi kesalahan data dalam forum sakral sekelas Sidang Tahunan MPR 2026.
Insiden penyebutan upah buruh kupas bawang Rp.700.000 yang ternyata hanya Rp.700 perak menunjukkan betapa berisikonya bicara tanpa filter naskah yang sudah disaring.
Kesalahan konyol seperti ini bisa menghancurkan wibawa pemerintah di mata publik yang rasional.
Bakom RI: Pasukan Pemadam Kebakaran Narasi
Menyadari risiko ini, pihak istana tidak tinggal diam. Pemerintah membangun “pasukan komunikasi raksasa” melalui pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI). Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Qodari dan Hasan Nasbi, lembaga ini bertugas sebagai “pemadam kebakaran” yang merapikan sisa-sisa ucapan presiden, meralat data yang salah, hingga meredam kepanikan internasional.
Strategi istana adalah membiarkan Presiden tampil apa adanya sebagai sosok yang autentik, namun membentenginya dengan tim komunikasi super gemuk untuk memastikan pesan dan niat baiknya tetap sampai ke masyarakat tanpa keributan yang tidak perlu.
Kesimpulan
Menonton pidato Presiden hari-hari ini memang rasanya seperti naik roller coaster.
Di satu sisi, ada semangat nasionalisme yang terbakar hebat saat beliau bicara soal kedaulatan sumber daya alam, seperti saat beliau menantang harga pasar asing di gedung MPR.
Namun di sisi lain, ketidakpastian narasi tetap meninggalkan rasa was-was.
Seberapa besar dan mahalnya tameng komunikasi yang dibangun oleh Bakom RI, pada akhirnya semua bergantung pada sang tokoh utama di atas panggung.
Tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukanlah kebijakan yang otoriter, melainkan bagaimana menyeimbangkan antara otentisitas pemimpin dengan stabilitas narasi sebuah bangsa. ###
