KAMPUS (RGNEWS.COM) – Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Gorontalo (Unigo) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo memantapkan program penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di 12 SMA se-Provinsi Gorontalo.
Pertemuan pemantapan program tersebut dilaksanakan di ruang pertemuan FKM Unigo, Kamis (8/1/2026), sebagai tindak lanjut dari pertemuan awal antara Dekan FKM Unigo, Dr. Rahmawati, S.KM., M.Kes dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dr. dr. Anang Otoluwa, pada Rabu (7/1/2026).
Program penguatan UKS ini digagas oleh FKM Unigo sebagai bagian dari komitmen kampus dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan di lingkungan sekolah, khususnya pada jenjang SMA.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program, terutama dalam pelibatan tenaga kesehatan pada kegiatan skrining kesehatan siswa.
Dekan FKM Unigo, Dr. Rahmawati, menjelaskan bahwa keterlibatan tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan pemeriksaan kesehatan siswa berjalan sesuai standar dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan peserta didik.
“Dinas Kesehatan Provinsi siap menurunkan tenaga kesehatan untuk mendukung pelaksanaan skrining kesehatan di sekolah-sekolah sasaran,” ujar Rahmawati.
Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi juga menitipkan sejumlah program yang berkaitan dengan indikator Sekolah Sehat agar dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan UKS di 12 SMA tersebut.
Melalui pendampingan penguatan UKS ini, diharapkan strata UKS di sekolah-sekolah dapat meningkat hingga mencapai strata unggul.
Saat ini, di Provinsi Gorontalo baru satu sekolah yang telah mencapai strata UKS unggul.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekolah, tetapi juga membentuk perilaku hidup bersih dan sehat, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa.
Sebagai institusi pendidikan, Universitas Gorontalo terus berkomitmen berkontribusi dalam pembangunan kesehatan masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. (*)
