Yunita Djamalu (Mahasiswa S3 Ilmu Lingkungan UNG/Dosen Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan- UNG)
Pemerintah memberikan subsidi pupuk untuk membantu petani meningkatkan produksi jagung.
Secara kasat mata, kebijakan ini terlihat sangat menguntungkan. Petani bisa membeli pupuk dengan harga lebih murah, tanaman tumbuh subur, dan hasil panen meningkat.
Jagung sebagai bahan pangan dan pakan ternak pun lebih tersedia di pasar. Namun, di balik panen yang melimpah, ada masalah besar yang sering tidak terlihat langsung, yaitu kerusakan lingkungan.
Banyak petani menggunakan pupuk kimia bersubsidi dalam jumlah berlebihan karena merasa “sayang” kalau tidak digunakan.
Ada anggapan bahwa semakin banyak pupuk, semakin tinggi hasil. Padahal, cara pikir seperti ini justru berbahaya bagi tanah dan lingkungan.
Penggunaan pupuk kimia berlebih membuat tanah perlahan menjadi keras dan kurang subur secara alami.
Mikroorganisme yang membantu menyuburkan tanah bisa berkurang, dan kandungan bahan organik menurun. Tanah memang masih bisa menumbuhkan jagung, tapi kualitasnya semakin menurun dari tahun ke tahun.
Jika dibiarkan, petani akan semakin tergantung pada pupuk kimia untuk bisa panen.
Dampak lain yang tidak kalah penting adalah pencemaran air. Pupuk yang tidak terserap tanaman akan terbawa air hujan dan mengalir ke selokan, sungai, dan bahkan sumur. Akibatnya, air menjadi tercemar zat kimia.
Dalam jangka panjang, ini bisa mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lain yang menggunakan air tersebut, termasuk hewan ternak dan ikan.
Lingkungan sekitar lahan jagung juga ikut terdampak. Pola tanam jagung terus-menerus dengan pupuk kimia membuat keanekaragaman hayati menurun.
Serangga bermanfaat, cacing tanah, dan organisme lain yang penting untuk keseimbangan ekosistem bisa berkurang. Lahan menjadi “hidup” hanya untuk jagung, tetapi “mati” bagi makhluk lain.
Padahal ekosistem yang seimbang sangat penting untuk ketahanan pertanian jangka panjang.
Selain itu, penggunaan pupuk kimia juga berhubungan dengan perubahan iklim. Proses pembuatan dan pemakaian pupuk berbasis nitrogen menghasilkan gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global.
Iklim yang berubah tidak menentu pada akhirnya akan menyulitkan petani sendiri, misalnya musim hujan dan kemarau yang tak jelas, banjir, atau kekeringan yang lebih sering terjadi.
Petani kecil menjadi pihak yang paling rentan dalam situasi ini. Mereka terbiasa diberi pupuk subsidi dan sulit beralih ke cara bertani yang lebih ramah lingkungan karena kurang modal dan pendampingan.
Ketika suatu saat subsidi dikurangi atau tanah sudah tidak subur, mereka akan kesulitan mempertahankan hasil panen.
Artinya, kebijakan yang awalnya ingin menolong, bisa berubah menjadi jebakan ketergantungan.
Karena itu, subsidi seharusnya tidak hanya fokus pada pupuk kimia. Pemerintah bisa mengarahkan sebagian subsidi untuk pupuk organik, pelatihan pertanian ramah lingkungan, dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan.
Petani perlu didampingi agar paham bahwa menjaga kesehatan tanah dan air sama pentingnya dengan mengejar hasil panen yang tinggi.
Pada akhirnya, panen jagung yang melimpah tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan.
Subsidi pupuk seharusnya menjadi alat untuk menyejahterakan petani sekaligus menjaga alam, bukan sebaliknya.
Jika kebijakan disusun dengan mempertimbangkan keberlanjutan, maka generasi sekarang dan generasi mendatang sama-sama bisa merasakan manfaat: pangan cukup, petani sejahtera, dan lingkungan tetap lestari. (***)
