GORUT (RGNEWS.COM) – Fraksi Partai Golkar DPRD Gorontalo Utara menyoroti tajam struktur Rancangan APBD 2026 yang dinilai masih bertumpu pada dana transfer pusat. Kontribusi PAD hanya 6,8 persen dari total penerimaan.
“Ini menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal dan belum optimalnya kebijakan pendapatan daerah,” kata Sekretaris Fraksi Golkar, Hj. Rina Polapa, dalam Rapat Paripurna ke-31 DPRD, Senin (20/10).
Golkar mendesak pemerintah daerah menggali potensi PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi, penertiban aset, serta penguatan investasi pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan UMKM.
Di sisi belanja, fraksi ini mengkritik dominasi belanja operasi yang mencapai Rp499,5 miliar dari total Rp694,1 miliar. Belanja pegawai menelan hampir separuhnya.
“Ruang fiskal untuk pembangunan publik semakin sempit. Belanja rutin harus ditekan,” ujar Rina.
Golkar meminta belanja modal diperluas, khususnya untuk infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan, dan kesehatan. OPD juga diminta menerapkan anggaran berbasis kinerja.
Terkait defisit dan pembiayaan melalui SILPA, fraksi mengingatkan perlunya kehati-hatian serta penempatan penyertaan modal pada sektor strategis, bukan administratif.
Tema pembangunan “daya saing ekonomi lokal” dinilai harus diwujudkan secara merata dan berkeadilan. Fokus Golkar mencakup pemerataan antar kecamatan, penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta digitalisasi birokrasi.
Fraksi juga menekankan percepatan infrastruktur strategis dan pengawasan ketat terhadap hibah dan bansos agar tepat sasaran.
Meski penuh catatan, Fraksi Golkar menyatakan menerima Rancangan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
“Semangat kemitraan DPRD dan Pemda harus dijaga demi Gorut yang bercahaya,” tutup Rina. (*)
