GORUT (RGNEWS.COM) – Polemik pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Gorontalo Utara kembali memanas. Ketidakhadiran Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gorut, Dahlan Wante, dalam pertemuan dengan tenaga non ASN, Rabu (17/9/2025), berbuntut desakan agar yang bersangkutan mundur dari jabatannya.
Ketua DPRD Gorut, Dedy Dunggio, menegaskan sikap tegas lembaga legislatif menyikapi persoalan ini.
“Kami dari DPRD sudah meminta pihak sekretariat mengundang Kepala BKPP untuk hadir, namun hingga pertemuan selesai, dirinya tidak menampakkan batang hidung. Justru Pak Sekda yang notabene pimpinannya hadir langsung,” ujar Dedy.
Menurut Dedy, absennya Kepala BKPP merupakan bentuk pelanggaran etika moral, terlebih urusan teknis PPPK Paruh Waktu merupakan ranah BKPP selaku panitia seleksi.
“Para tenaga non ASN yang datang ke DPRD sebenarnya sangat berharap kehadiran Kepala BKPP. Mereka bahkan menunggu sejak pagi di Kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutan. Ini jelas bentuk lepas tanggung jawab,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Dedy meminta Bupati Gorut untuk mengevaluasi kinerja Kepala BKPP karena dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan.
“Permasalahan ini menyangkut nasib banyak orang. Jadi, pejabat teknis harus bertanggung jawab penuh,” tandas Ketua DPRD. (*)
