GORONTALO (RGNEWS.COM) – Aliansi Mahasiswa Kesehatan dan Masyarakat Gorontalo menggelar aksi demonstrasi terkait keresahan masyarakat atas fungsi dan kinerja BPJS Kesehatan, di Deprov Gorontalo, Selasa (9/9/2025). Masa aksi diterima Wakil Ketua Deprov Gorontalo, La Ode Haimudin, didampingi sejumlah aleg Komisi IV.
Sejumlah tuntutan yang dibawa masa aksi antaranya mendesak BPJS Kesehatan menetapkan standar nasional status kegawatdaruratan yang dinilai tidak merata. Hal yang juga disoroti adalah kesulitan fasilitas kesehatan tingkat pertama pada malam hari, menghapus potensi perburukan kondisi pasien akibat layanan tidak ditanggung BPJS, dan meninjau kembali daftar 144 penyakit yang tidak di-cover BPJS.
Perwakilan Aliansi, menegaskan bahwa DPRD Provinsi diminta segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam 1×24 jam dengan menghadirkan seluruh instansi kesehatan, organisasi profesi, organisasi pers, Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), serta Kepala Cabang BPJS Kesehatan.
Mereka bahkan mendesak DPRD agar memberikan rekomendasi pencopotan jabatan Kepala BPJS Kesehatan Gorontalo. “Hingga kini, klaim rumah sakit sejak Juli belum dibayarkan BPJS, berdampak pada pelayanan kesehatan yang terganggu. Stok obat minim, bahkan kebutuhan dasar pasien seperti cairan infus pun sering kosong. Hal ini sangat merugikan masyarakat,” ujar salah satu orator.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Laode Haimudin, menyatakan bahwa DPRD siap memfasilitasi ruang dialog terbuka antara mahasiswa, BPJS, dan pihak terkait lainnya. “Aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat ini adalah hal serius. DPRD melalui Komisi IV akan menindaklanjuti dengan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama BPJS dan instansi terkait, agar semua persoalan pelayanan kesehatan ini bisa mendapat solusi,” tegasnya. ***
